KEDIRI, (KUBUS.ID) – Memasuki periode kedua, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dihadapkan pada situasi yang tidak mudah. Penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat membuat Pemkab Kediri harus melakukan efisiensi hingga Rp 265 miliar. Tantangan ini menuntut kreativitas dalam pengelolaan fiskal agar program prioritas tidak terhenti. Sejumlah program disesuaikan. Namun pelayanan publik tetap menjadi prioritas.
Di tengah proses itu, Kabupaten Kediri sempat mengalami gangguan keamanan pada 30 Agustus 2025 yang berdampak pada beberapa fasilitas umum dan kantor pemerintahan. Layanan publik sempat terdampak, tetapi pemulihan dilakukan bertahap agar aktivitas masyarakat kembali normal. Di bawah komando Mas Dhito, pemulihan dilakukan secara kilat. Proses normalisasi layanan publik menjadi prioritas utama agar masyarakat tidak kehilangan akses administratif mereka.
Sebulan pascakerusuhan terjadi, Mal Pelayanan Publik (MPP) diresmikan. Keputusan tersebut menandai komitmen Pemkab Kediri untuk menjaga akses layanan tetap berjalan meski dalam keterbatasan anggaran.
“Meski di tengah efisiensi, MPP harus tetap jalan. Ini bentuk konsistensi kami dalam melayani masyarakat,” tegas Mas Dhito.
Hingga Januari 2026, lebih dari 11.360 warga tercatat memanfaatkan layanan di MPP, dengan rata-rata kunjungan 100–130 orang per hari. Berbagai layanan administrasi terintegrasi dalam satu lokasi untuk memudahkan masyarakat.
Di sisi lain, program Satu Hari Jadi Masuk Desa (Sahaja Suka) mulai diperluas. Layanan administrasi kependudukan kini bisa diakses langsung di kantor desa. Dari total desa di Kabupaten Kediri, 326 desa atau sekitar 95 persen telah terjangkau program ini.
Sejak berjalan awal 2025, sebanyak 9.501 dokumen diterbitkan melalui layanan desa. Rinciannya, 4.942 Kartu Keluarga, 1.144 Akta Kelahiran, 1.144 Kartu Identitas Anak, dan 2.271 Akta Kematian. Sistem tanda tangan elektronik dan barcode turut diterapkan untuk mendukung percepatan layanan.
“Keberhasilan pemerintah diukur bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan dari layanan-layanan yang diberikan,” pungkas Mas Dhito optimistis.
Ke depan, Pemkab Kediri berfokus pada penguatan layanan berbasis desa dan digitalisasi administrasi. Bagi pemerintah daerah, ukuran keberhasilan sederhana: masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan dekat.(atc/adr)
