Sekretaris Daerah Kota Blitar, Priyo Suhartono, menegaskan bahwa tidak semua ASN bisa bekerja dari rumah. Pejabat struktural yang memiliki kewenangan pengambilan kebijakan, serta petugas layanan darurat dan pelayanan publik tetap diwajibkan bekerja di kantor (Work From Office).
“Instruksi pusat sudah kami terima. Pejabat pimpinan dan ASN di sektor layanan publik tidak dikenakan WFH karena kehadiran mereka sangat dibutuhkan langsung oleh masyarakat,” ujar Priyo Suhartono.
Selain pengaturan lokasi kerja, Pemkot Blitar melakukan pemangkasan besar-besaran pada anggaran perjalanan dinas. Ketentuan baru menetapkan perjalanan dinas dalam negeri dipotong hingga 50 persen, sementara perjalanan ke luar negeri dipangkas hingga 70 persen. Hanya agenda yang bersifat mendesak dan sangat penting yang diizinkan untuk dihadiri secara fisik.
Terkait pengawasan, Pemkot Blitar memanfaatkan aplikasi absensi berbasis lokasi (geofencing). Bagi ASN yang terjadwal WFH namun terdeteksi berada di luar area rumah saat jam kerja, maka status kehadirannya dianggap tidak bekerja.
“Dalam pengawasan berbasis aplikasi, bagi aparatur negara yang berada di luar area rumah (saat WFH), maka dianggap tidak bekerja,” tegas Priyo.
Menariknya, bagi ASN yang tetap menjalankan WFO, pemerintah daerah menyarankan penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Pegawai didorong menggunakan sepeda listrik atau motor listrik sebagai bentuk nyata dukungan terhadap program penghematan energi nasional.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya memangkas pengeluaran daerah, tetapi juga mentransformasi pola kerja ASN di Kota Blitar menjadi lebih efisien dan berbasis teknologi.(eko)
