Tulungagung, (KUBUS.ID) – Pemerintah Kabupaten Tulungagung menambah anggaran Rp 26 miliar untuk mengejar target Universal Health Coverage sebesar 96 persen. Langkah ini diambil guna mengantisipasi pengurangan dana jaminan kesehatan dari pemerintah pusat. Rencananya, alokasi tersebut akan diimplementasikan penuh mulai tahun 2027.
Kepala Bappeda Tulungagung, Johanes Bagus Kuncoro menjelaskan bahwa saat ini capaian jaminan kesehatan semesta atau UHC di Tulungagung baru menyentuh angka 85 persen dari total populasi. Untuk menambal kekurangan tersebut hingga mencapai target nasional, pemerintah daerah telah menghitung kebutuhan anggaran yang cukup besar.
“Jadi hitungan kita untuk mencapai 96 persen itu kita kebutuhan Rp 26 miliar,” kata Bagus saat memberikan keterangan terkait kebijakan penguatan jaminan kesehatan daerah.
Bagus menyebutkan bahwa kebijakan ini merupakan respons atas dinamika di tingkat pusat, di mana terdapat pengurangan dana APBN untuk sektor UHC yang berdampak pada berkurangnya jumlah kepesertaan warga miskin. Selain itu, adanya pemutakhiran data ekonomi masyarakat setiap triwulan turut memengaruhi status kepesertaan BPJS Kesehatan warga.
“Mereka itu upgradenya setiap tribulan sekali. Jadi orang itu misalnya desilnya 5, bisa 6. Padahal 6 seharusnya dia sudah mandiri,” terangnya.
Pemerintah daerah saat ini memilih fokus untuk menyelesaikan jaminan kesehatan bagi masyarakat di tingkat ekonomi paling bawah terlebih dahulu. Bagus menekankan adanya perbedaan mendasar antara cakupan UHC dengan pelayanan kesehatan pada umumnya di fasilitas medis.
“UHC itu menjamin yang miskin supaya bisa berobat. Kalau pelayanan kesehatan sopo sing teko yo dilayani, karena sakit,” jelasnya.
Untuk memastikan anggaran tersebut tepat sasaran, Pemkab Tulungagung sedang menyusun standar operasional prosedur bagi warga yang tertinggal dalam pendataan. Warga nantinya dapat melapor melalui dinas kesehatan maupun dinas sosial agar bisa dibantu pembiayaannya melalui dana cadangan tersebut.
“Kita buat SOP-nya, bisa lapor kesehatan sama sosial lalu kita pakai uang cadangan ini untuk membiayai BPJS,” bebernya.
Selain mengandalkan APBD, pemerintah juga berencana mengoptimalkan peran sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Perusahaan, perbankan, hingga toko besar diinstruksikan untuk memastikan seluruh karyawannya sudah terdaftar sebagai anggota BPJS guna memperkuat cakupan kepesertaan di wilayah Tulungagung.
“Contohnya ada toko kita akan instruksikan CSR untuk buruh-buruhnya karyawannya sudah ikut menjadi anggota BPJS,” tandasnya. (dit)
