Surabaya (KUBUS.ID) – Maraknya aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah serta riuhnya pembahasan mengenai kebijakan pemerintah di media sosial belakangan ini dinilai sebagai dinamika politik yang wajar. Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga (UNAIR), Dr. Kris Nugroho, MA, menegaskan bahwa suara kritis dari kelompok mahasiswa maupun warganet di ruang digital merupakan indikator kepedulian publik yang berfungsi sebagai pengingat, sehingga tidak semestinya direspon sebagai sebuah ancaman oleh pemerintah.
“Harusnya pemerintah itu bersyukur pada gerakan mahasiswa akhir-akhir ini yang menggaungkan keprihatinan bersama, masalah-masalah ekonomi, masalah pajak, MBG (Makan Bergizi Gratis), kinerja pemerintah, akuntabilitas keuangan pemerintah. Harusnya pemerintah itu bersyukur karena apa? Karena masyarakat, terkhusus di sini mahasiswa, ini kan sebagai pengkritik sekaligus juga pengingat,” ujar Kris.
Menurut Kris, isu-isu yang diangkat oleh masyarakat belakangan ini sangat menyentuh kebutuhan mendasar (basic needs), seperti harga bahan bakar minyak (BBM), pajak, anggaran pendidikan, hingga lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, ia menyayangkan jika ada respons negatif atau upaya pembatasan dari pihak-pihak tertentu terhadap suara-suara kritis tersebut.
“Kalau respons pemerintah itu negatif ya, menganggap gerakan mahasiswa itu sangat berbahaya atau membahayakan posisi pemerintah, itu kan enggak masuk akal sebetulnya. Ya harusnya pemerintah itu menampung aspirasi publik mahasiswa,” lanjutnya.
Selain menyoroti substansi kritik, Kris juga mengkritik tajam pola komunikasi politik yang dijalankan oleh elit pemerintahan saat ini. Ia menilai penjelasan yang disampaikan ke publik sering kali terlalu normatif, tidak sinkron antarlembaga, bahkan terkesan defensif.
“Kalau kita lihat dalam dua tahun terakhir ini ya, model komunikasi politik elit politik kita itu kan amburadul, semrawut. Penjelasan-penjelasan mereka malah sangat normatif dan justru dinilai lucu oleh masyarakat karena dianggap tidak realistis dan ada kecenderungan menutup-nutupi,” tegas Kris.
Ia mencontohkan ketidaksinkronan informasi dalam kasus pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi. Di satu sisi ada pihak yang menyatakan hal itu karena faktor pemeliharaan (maintenance), namun di sisi lain ada menteri yang menyebutkan masalah pasokan batu bara. Perbedaan informasi seperti ini, menurutnya, justru memicu reaksi negatif dan kecaman yang lebih luas di media sosial.
“Ini kan bertolak belakang. Masyarakat kan sudah pintar, masyarakat melacak melalui berbagai kanal media internet. Nah, inilah yang harusnya pemerintah itu membentuk suatu satuan tugas yang solid, yang bisa memberikan penjelasan yang jernih, objektif kepada masyarakat,” tambahnya.
Meskipun situasi politik saat ini berbeda dengan era reformasi 1998 karena kondisi masyarakat sipil yang lebih terfragmentasi, Kris melihat resistensi publik tidak memudar, melainkan bergeser bentuknya. Jika dahulu gerakan massa terkonsentrasi di jalanan, kini ruang digital menjadi medan baru yang sangat masif.
“Sekarang itu mencari bentuk gerakan politik yang kuat, yang masif ya, itu sangat sulit karena masyarakat sudah terfragmentasi, terbelah atas dasar dukungan pada partai, pada elit-elit politik itu. Tetapi, resistensi yang dikembangkan itu melalui ruang-ruang digital, media sosial,” jelasnya.
Di akhir wawancara, ia mengingatkan agar pemerintah tidak lagi menggunakan pendekatan kekuasaan atau tindakan represif dalam merespons kritik di dunia maya, seperti memberikan ancaman penutupan akun atau kanal informasi yang berseberangan.
Pemerintah disarankan untuk membuka ruang dialog yang cerdas, objektif, dan terbuka bersama para tokoh media massa, akademisi, maupun perwakilan mahasiswa agar kepercayaan publik dapat terus terjaga. (nhd)
