KUBUS.ID – Berbagai catatan disampaikan oleh dewan ke Pemkab Tulungagung dalam rapat paripurna di gedung DPRD hari ini (4/5). Menindaklanjuti hal ini, Pemkab segera berkonsultasi dengan pemprov dan pemerintah pusat untuk mempercepat realisasi program-program strategis.
Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin mengatakan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah dan dewan diperlukan agar program pembangunan dapat berjalan efektif, terutama di bidang infrastruktur dan kesehatan.
“Setelah kita menerima rekomendasi dari DPRD, kita sikapi dan benar-benar nanti akan kita tindak lanjuti,” kata dia.
Mengenai program Universal Health Coverage (UHC), Baharudin mengakui bahwa saat ini capaian Tulungagung masih berada di angka 85 persen, atau masih di bawah target nasional sebesar 98 persen.
Untuk mengejar kekurangan tersebut, pemerintah daerah memproyeksikan kebutuhan anggaran tambahan sekitar Rp 26 miliar dengan target penyelesaian pada tahun 2027 mendatang.
“Targetnya tahun depan, tahun 2027. Kalau ditanya realistis atau tidak, kita belum bisa memastikan secara instan, tapi kami optimis bisa,” terangnya.
Selain kesehatan, persoalan penyerapan anggaran di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi perhatian. Baharudin meminta para pimpinan OPD untuk tetap bekerja sesuai regulasi dan tidak perlu takut menyerap anggaran selama prosedurnya benar.
Dia menekankan bahwa kehati-hatian dalam menggunakan uang negara adalah kewajiban, namun hal itu tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan.
“Hati-hati itu penting, tapi bukan berarti tidak menyerap anggaran,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono, menekankan bahwa terdapat tiga poin krusial yang harus diprioritaskan oleh pemerintah daerah, yakni pemenuhan hak dasar kesehatan melalui UHC, perbaikan infrastruktur yang mendesak, serta penguatan karakter pendidikan dan kesejahteraan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Terkait wacana penyesuaian anggaran pegawai yang sudah melebihi mandat 30 persen, Marsono menyatakan pihaknya akan melakukan konsultasi ke tingkat kementerian.
Hal ini dilakukan untuk mencari solusi agar postur anggaran tetap sehat tanpa harus mengorbankan nasib para tenaga pendidik di lapangan.
“Kalimatnya jangan dikurangi, disesuaikan dengan kebutuhan riil tapi jangan sampai terjadinya PHK atau pengurangan. Itu melanggar asas kemanusiaan,” ucapnya.
Marsono juga menambahkan bahwa dewan akan terus mendorong agar para tenaga honorer dan PPPK mendapatkan gambaran kesejahteraan yang layak sesuai dengan kemampuan postur anggaran daerah yang ada saat ini. (dit/stm)
