Beranda Kediri Raya 3 Koridor Jalan Diusulkan IJD, Dinas PUPR Tulungagung Siapkan Dokumen ke Pemerintah...

3 Koridor Jalan Diusulkan IJD, Dinas PUPR Tulungagung Siapkan Dokumen ke Pemerintah Pusat

82

TULUNGAGUNG, (KUBUS.ID) – Tiga koridor jalan masuk dalam rencana pengajuan Inpres Jalan Daerah (IJD) dari Pemkab Tulungagung ke pemerintah pusat. Itu sebabnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung membuat pemetaan sebagai langkah persiapan.

Plt Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, Ahmad Rifai Sodik menyampaikan bahwa seluruh dokumen pendukung untuk pengajuan tersebut sedang diproses.

“Ada usulan IJD. Koridor-koridornya sudah dipersiapkan,” ucapnya.

Salah satu fokus utama dalam usulan ini mencakup wilayah timur Tulungagung, tepatnya pada rute melingkar yang menghubungkan beberapa desa di Kecamatan Rejotangan hingga kembali ke akses jalan nasional di Ngunut.

Sodik menjelaskan jalur sepanjang 25 kilometer ini membutuhkan biaya yang cukup besar karena cakupan wilayahnya yang luas.

“Yang pertama untuk daerah timur yaitu di Rejotangan arah ke selatan arah Sumberagung, Tanen, terus Panjer, kembali lagi ke Ngunut. Itu sekitar 25 km. Anggarannya sekitar hampir Rp 38 miliar,” jelasnya.

Selain wilayah timur, Dinas PUPR juga memasukkan koridor Boyolangu-Campurdarat serta Tanggunggunung-Pucanglaban ke dalam daftar usulan. Untuk rute Boyolangu-Campurdarat, anggaran yang diajukan sebesar Rp 15 miliar guna menangani jalan sepanjang 20 kilometer.

Sementara untuk wilayah Tanggunggunung, meskipun panjang jalan hanya 15 kilometer, nilai usulannya mencapai Rp 38 miliar karena rencana pengerjaan berupa rekonstruksi jalan.

Terkait regulasi pengajuan, Sodik menekankan bahwa setiap koridor yang diusulkan harus memenuhi syarat konektivitas antar status jalan yang lebih tinggi, yakni harus terhubung kembali ke jalan nasional atau jalan provinsi.

“Koridor itu awalnya harus jalan nasional kembali ke jalan nasional lagi atau kembali ke jalan provinsi,” terangnya.

Mengenai peluang realisasi, pihak dinas menyadari bahwa pemerintah pusat biasanya memiliki keterbatasan kuota pengerjaan setiap tahunnya.

Oleh karena itu, Dinas PUPR Tulungagung melakukan penyesuaian skala prioritas agar target pembangunan lebih efektif. Jika pada periode sebelumnya kawasan Boyolangu menjadi prioritas utama, kini fokus dialihkan ke wilayah selatan.

“Dulu memang Boyolangu itu prioritas pertama. Lha ini kita coba yang Pucanglaban di prioritas pertama,” tegasnya. (dit)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini