KUBUS.ID – Klaim pemerintah mengenai melimpahnya stok beras nasional belum diikuti dengan penurunan harga di tingkat konsumen. Pengamat Ekonomi Universitas Surabaya (Ubaya), Prof. Dr. ec. Wibisono Hardjopranoto, M.S., menilai kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari distribusi hingga lemahnya pengawasan pasar.
Saat On Air di Radio ANDIKA, Prof. Wibisono menjelaskan bahwa besarnya produksi beras tidak otomatis membuat harga turun karena masih ada tahapan distribusi sebelum sampai ke konsumen.
“Produksi tidak harus langsung berhubungan dengan konsumsi. Masih ada distribusi, logistik, dan supply chain management. Perubahan produksi tidak otomatis berdampak pada harga di tingkat konsumen,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau membuat proses distribusi menjadi tantangan tersendiri. Namun, apabila kenaikan harga juga terjadi di Pulau Jawa yang sistem logistiknya relatif lebih mudah, ada faktor lain yang perlu dicermati.
Prof. Wibisono menyebut sedikitnya ada tiga faktor utama yang membuat harga beras tetap tinggi meski stok melimpah.
Faktor pertama adalah perilaku spekulatif pelaku usaha yang masih berupaya memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Kedua, tingginya biaya produksi (high cost economy), termasuk mahalnya pupuk dan dampak pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat berbagai komponen produksi menjadi lebih mahal.
“Kalau rupiah melemah, biaya impor bahan pendukung produksi ikut naik sehingga memicu imported inflation,” jelasnya.
Faktor ketiga adalah belum efektifnya regulasi pasar. Menurut Prof. Wibisono, pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk melindungi konsumen dan harga dasar gabah untuk melindungi petani. Namun dalam praktiknya, aturan tersebut masih sering dilanggar.
“HET itu kenyataannya banyak yang tidak dipatuhi. Saya sendiri membeli beras sudah di kisaran Rp14.500 sampai Rp15.000 per kilogram. Artinya, persoalannya bukan hanya aturan, tetapi bagaimana pemerintah mampu mengendalikan pelaksanaannya,” katanya.
Ia juga menyoroti masih lemahnya kepastian kualitas beras yang dijual di pasaran. Menurutnya, kemasan dan label yang berbeda belum tentu mencerminkan kualitas yang sesuai dengan klaim produsen.
Selain itu, Prof. Wibisono menilai pemerintah perlu memperkuat tata kelola atau good governance agar regulasi pasar berjalan efektif, baik di sektor pemerintahan maupun pelaku usaha.
Di sisi lain, ia mengakui konsumen memiliki pilihan yang terbatas ketika harga beras terus meningkat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan masyarakat adalah melakukan substitusi pangan, yakni mengurangi ketergantungan terhadap beras dengan mengonsumsi bahan pangan lain seperti jagung, singkong, tiwul, sagu, maupun sorgum.
“Kalau rumah tangga terhimpit harga beras, satu-satunya senjata yang dimiliki konsumen adalah substitusi. Memang tidak mudah, tetapi itu bisa menjadi alternatif,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui sejumlah komoditas pengganti beras seperti sorgum dan porang masih memiliki harga yang relatif tinggi karena produksinya belum masif.
Prof. Wibisono berharap pemerintah dapat menemukan titik keseimbangan antara menjaga harga gabah agar tetap menguntungkan petani dan memastikan harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat. Menurutnya, penguatan distribusi, pengawasan pasar, serta penegakan regulasi menjadi kunci agar harga beras lebih stabil di tengah tingginya stok nasional. (stm)
