Kediri, (KUBUS.ID) – Kabupaten Kediri mulai menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 yang bertempat di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten kediri, pada tahun ajaran baru 2026/2027 dengan total 249 peserta didik yang tersebar di jenjang SD, SMP, dan SMA. Berbeda dengan sekolah pada umumnya, proses masuk ke Sekolah Rakyat tidak menggunakan mekanisme penerimaan peserta didik baru, melainkan melalui sistem penjangkauan terhadap keluarga sasaran.
Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadeli, menjelaskan bahwa seluruh peserta didik berasal dari keluarga miskin yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data Kementerian Sosial. Data tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kabupaten Kediri bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) melalui proses verifikasi langsung ke rumah calon peserta didik.
“Di Sekolah Rakyat tidak ada penerimaan siswa baru. Yang ada adalah penjangkauan. Pendamping PKH bersama Dinas Sosial mendatangi langsung alamat calon siswa untuk memastikan data dan menanyakan kesediaan mereka bersekolah di Sekolah Rakyat. Jadi tidak ada seleksi sama sekali,” ujar Fadeli.
Dari total 249 peserta didik, sebanyak 24 siswa berada di jenjang SD, 107 siswa di jenjang SMP, dan 118 siswa di jenjang SMA. Pada tahun pertama operasional, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 hanya membuka jenjang SMA dengan 99 siswa kelas X. Kini, memasuki tahun ajaran baru, layanan pendidikan diperluas hingga jenjang SD dan SMP.
Fadeli menjelaskan, kuota awal yang ditetapkan Kementerian Sosial sebenarnya masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Namun, keterbatasan jumlah calon peserta didik SD yang bersedia tinggal di asrama membuat sebagian kuota dialihkan ke jenjang SMP dan SMA.
“Kuota SD memang belum terpenuhi karena mencari anak usia SD yang siap tinggal di asrama tidak mudah. Akhirnya satu kelas dialihkan ke SMP dan satu kelas ke SMA, sehingga kuota SMA menjadi 120 siswa. Saat ini yang tercatat ada 118 siswa,” katanya.
Ia menambahkan, Sekolah Rakyat menerapkan kurikulum dengan konsep multi-entry, multi-exit, sehingga peserta didik dapat bergabung kapan saja tanpa harus menunggu awal tahun ajaran.
“Kalau nanti hasil penjangkauan masih menemukan calon siswa yang memenuhi kriteria, tetap akan kami terima. Sistemnya memang memungkinkan siswa masuk kapan saja sesuai ketentuan dari Kementerian Sosial,” jelasnya.
Untuk jenjang SD, meski jumlah peserta didik baru baru mencapai 24 orang dengan rentang usia yang berbeda, pihak sekolah berencana membagi mereka ke dalam tiga kelompok pembelajaran sesuai tingkat usia agar proses belajar lebih efektif.
Dari sisi sarana dan prasarana, Fadeli memastikan kegiatan belajar mengajar dan asrama telah siap digunakan. Meski demikian, pembangunan asrama khusus siswa SD masih berlangsung sehingga sementara waktu mereka ditempatkan di asrama SMP yang masih memiliki kapasitas cukup.
“Siswa SD sementara kami tempatkan di asrama SMP karena masih banyak ruang kosong. Tidak menjadi masalah, yang penting seluruh siswa tetap mendapatkan fasilitas tempat tinggal yang layak,” ujarnya.
Seluruh siswa angkatan pertama yang sebelumnya menempuh pendidikan di Tarokan juga telah dipindahkan ke kampus Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 yang baru. Mereka kini melanjutkan pendidikan di kelas XI SMA.
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dijadwalkan berlangsung hingga 31 Juli 2026, kemudian dilanjutkan dengan program matrikulasi selama bulan Agustus. Program tersebut bertujuan menyamakan kemampuan dasar peserta didik yang berasal dari latar belakang pendidikan dan kondisi sosial yang beragam.
“Program matrikulasi bertujuan menyamakan titik awal kemampuan belajar siswa, karena mereka berasal dari kondisi sosial dan pengalaman pendidikan yang berbeda-beda,” tutur Fadeli.
Di sisi lain, kebutuhan tenaga pendidik masih menjadi tantangan. Saat ini sebagian besar guru yang tersedia merupakan guru jenjang SMA, sementara kebutuhan guru untuk SD dan SMP masih dalam proses pemenuhan.
“Kementerian Sosial sebenarnya sudah merekrut guru, tetapi sampai saat ini belum seluruhnya siap bertugas. Karena itu kami mengajukan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Kediri untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar,” pungkasnya.(atc)
