Surabaya, (KUBUS.ID) – OJK Kediri menggelar monitoring, evaluasi, dan capacity building bagi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dari 11 kabupaten/kota di wilayah kerjanya. Kegiatan yang berlangsung pada 21–22 Mei 2026 di Surabaya ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor guna menekan kesenjangan (gap) antara akses dan pemahaman keuangan masyarakat.
Kepala OJK Kediri, Ismirani Saputri, memaparkan bahwa meski tingkat inklusi keuangan nasional tahun 2025 sudah menyentuh angka 80,51 persen, tingkat literasinya baru mencapai 66,50 persen.
“TPAKD memiliki posisi strategis dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat daerah melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang merata dan berkelanjutan. Meski tingkat literasi dan inklusi keuangan nasional pada tahun 2025 masing-masing telah mencapai 66,50 persen dan 80,51 persen, masih terdapat kesenjangan yang perlu dijembatani agar masyarakat tidak hanya mengakses layanan keuangan, tetapi juga memahami manfaat dan risiko penggunaannya secara bijak,” kata Ismirani saat membuka acara.
Kegiatan ini turut dibuka oleh Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Jawa Timur, Horas V.M. Tarihoran. Ia menekankan pentingnya efisiensi dan kolaborasi antarinstansi dengan mencontoh keberhasilan TPAKD Kota Surabaya yang meraih TPAKD Award 2025.
“Di tengah tantangan efisiensi yang dihadapi saat ini, diperlukan kolaborasi dan sinergi yang kuat antarinstansi untuk membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Kehadiran TPAKD Kota Surabaya sebagai salah satu penerima TPAKD Award 2025 diharapkan dapat memberikan inspirasi dan pembelajaran mengenai pelaksanaan program yang terukur, tepat sasaran, serta berdampak besar bagi masyarakat,” ujar Horas.
Sebagai bentuk implementasi nyata, sebanyak 23 peserta delegasi diajak melakukan study visit ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Surabaya untuk mempelajari integrasi program unggulan seperti Galeri Investasi Pasar Modal, layanan E-PEKEN, dan KATEPAY.
Rombongan tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjad. Irvan menggarisbawahi bahwa komitmen penuh dari kepala daerah merupakan kunci utama keberhasilan integrasi data dan program di lapangan.
“Kepala daerah memiliki peran penting dalam memastikan seluruh program berjalan selaras dan berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat. Berbagai tantangan tentu ada, terutama dalam integrasi data dan pelaksanaan program. Namun, dukungan yang kuat dari pimpinan daerah menjadi penentu keberhasilan program, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan,” pungkah Irvan.
Melalui pelatihan dan studi banding ini, TPAKD di wilayah kerja OJK Kediri diharapkan mampu mereplikasi praktik terbaik (best practices) pelayanan publik yang inklusif demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing. (atc/nhd)
