KEDIRI, (KUBUS.ID) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri terus memperkuat upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen OJK dalam mendorong masyarakat semakin memahami sekaligus mampu memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara bijak.
Upaya tersebut semakin relevan seiring hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan berada di angka 93,61 persen. Capaian tersebut meningkat dibandingkan SNLIK 2025 yang masing-masing berada pada 66,64 persen dan 92,74 persen.
Kepala OJK Kediri, Ismirani Saputri, menyampaikan apresiasi kepada media yang selama ini turut mengambil peran dalam menyebarluaskan informasi dan edukasi mengenai sektor jasa keuangan kepada masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk media, menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan literasi keuangan, terutama kepada kelompok masyarakat yang masih membutuhkan penguatan pemahaman.
“OJK Kediri mengapresiasi peran serta rekan-rekan media dalam mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Kami berharap media dapat terus berperan aktif dalam mendorong percepatan literasi keuangan, khususnya pada segmen masyarakat yang menjadi prioritas,” ujar Ismirani Saputri.
Ismirani menjelaskan, sepanjang Januari hingga Agustus 2026, OJK Kediri telah melaksanakan 34 kegiatan edukasi di seluruh wilayah kerja OJK Kediri. Rangkaian kegiatan tersebut telah menjangkau 12.708 peserta dari berbagai kelompok masyarakat.
Kegiatan edukasi tidak hanya diarahkan untuk memperluas jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi, tetapi juga menyasar kelompok yang berdasarkan hasil SNLIK 2026 memiliki tingkat literasi maupun inklusi keuangan relatif lebih rendah dibandingkan angka nasional.
Segmen prioritas tersebut meliputi masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, kelompok usia 15–17 tahun dan 51–79 tahun, masyarakat dengan pendidikan SMP/sederajat ke bawah, serta petani, peternak, pelajar, masyarakat yang tidak atau belum bekerja, dan kelompok pekerja lainnya.
Hasil SNLIK 2026 menunjukkan adanya kesenjangan literasi keuangan berdasarkan karakteristik masyarakat. Di wilayah perkotaan, indeks literasi keuangan mencapai 72,54 persen, sementara wilayah perdesaan berada di angka 64,42 persen. Dari sisi usia, kelompok 15–17 tahun memiliki indeks literasi 56,04 persen dan kelompok usia 51–79 tahun sebesar 60,01 persen.
Sementara berdasarkan pekerjaan, indeks literasi keuangan kelompok petani/peternak/pekebun/nelayan tercatat 59,75 persen, pelajar/mahasiswa 62,72 persen, serta masyarakat yang tidak atau belum bekerja sebesar 53,89 persen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian OJK Kediri untuk terus mengarahkan kegiatan edukasi secara lebih tepat sasaran. Edukasi keuangan diharapkan tidak berhenti pada pemahaman dasar, tetapi mampu membentuk masyarakat yang semakin cakap dalam mengambil keputusan keuangan dan menggunakan produk jasa keuangan secara bertanggung jawab.
“Kami akan terus memperkuat edukasi keuangan secara berkelanjutan dan menyasar kelompok-kelompok prioritas. Harapannya, masyarakat tidak hanya mengenal produk dan layanan keuangan, tetapi juga memahami manfaat, risiko, serta mampu mengambil keputusan keuangan dengan lebih bijak,” kata Ismirani.
Secara nasional, SNLIK 2026 menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan kebijakan, strategi, serta pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. OJK bersama LPS dan BPS juga menekankan pentingnya program literasi dan inklusi keuangan yang semakin terarah dan tersegmentasi.
OJK Kediri pun mendorong sinergi dengan media dan berbagai pemangku kepentingan agar pesan-pesan literasi keuangan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan tepat sasaran.
Dengan penguatan edukasi yang dilakukan secara konsisten, OJK Kediri berharap tingkat pemahaman masyarakat terhadap sektor jasa keuangan semakin meningkat, sekaligus mendukung terciptanya masyarakat yang lebih cerdas, terlindungi, dan mampu memanfaatkan layanan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan.(atc)
