Beranda Kediri Raya BI Rate Naik Jadi 6 Persen, KPR hingga UMKM Berpotensi Terdampak

BI Rate Naik Jadi 6 Persen, KPR hingga UMKM Berpotensi Terdampak

6
Dosen Prodi Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, Dr. Hendri Cahyono, S.E., M.E. (dok. Pribadi)

KUBUS.ID – Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6 persen atau naik 25 basis poin dari sebelumnya 5,75 persen berpotensi memberikan tekanan terhadap konsumsi masyarakat dan aktivitas usaha. Dampaknya diperkirakan terasa pada rumah tangga dengan cicilan kredit berbunga mengambang (floating rate), sektor UMKM, hingga industri properti.

Dosen Program Studi Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, Dr. Hendri Cahyono, S.E., M.E., menjelaskan, kenaikan BI Rate merupakan bagian dari kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menekan inflasi yang dipicu kenaikan harga barang impor. Sebab, pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya bahan baku impor yang dibutuhkan industri dan perdagangan dalam negeri.

Namun, kebijakan tersebut memiliki konsekuensi terhadap pertumbuhan ekonomi. Rumah tangga yang memiliki cicilan KPR dengan skema bunga mengambang berpotensi mengalami kenaikan angsuran. Kondisi ini dapat membuat masyarakat kelas menengah menahan belanja, terutama untuk pembelian rumah, kendaraan, dan barang lain yang membutuhkan pembiayaan kredit.

“Ruang belanja masyarakat semakin sempit. Masyarakat akan lebih memilih konsumsi makanan pokok,” jelas Hendri.

Tekanan juga berpotensi dirasakan pelaku UMKM. Meski sebagian kredit usaha seperti KUR mendapat subsidi bunga, penurunan daya beli masyarakat dapat mengurangi omzet penjualan. Jika pendapatan usaha menurun, kemampuan pelaku UMKM membayar cicilan ikut tertekan sehingga risiko kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) dapat meningkat.

Menurut Hendri, sektor properti juga perlu diwaspadai karena kenaikan bunga kredit berpotensi menekan permintaan rumah. Untuk mengurangi dampak tersebut, pemerintah perlu mengimbangi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal melalui stimulus dan insentif yang dapat menjaga daya beli masyarakat.

“Yang harus dijaga adalah daya beli. Pemerintah dari sisi fiskal harus merespons agar kebijakan moneter ini bisa bersinergi dengan fiskal,” pungkasnya. (stm)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini