KEDIRI, KUBUS.ID – BPJS Kesehatan resmi menggelar Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan Tahun 2025 dengan mengusung tema “JKN Kuat, Rakyat Sehat, Ekonomi Melesat”. Di Kota Kediri, kegiatan ini diikuti secara virtual di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor BPJS Kesehatan, dimana Jurnalis Andika Media juga turut hadir dalam kegiatan. Agenda ini menjadi wadah pemaparan keberhasilan capaian kepesertaan nasional yang surplus, sekaligus strategi lokal dalam mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) di tengah tantangan efisiensi anggaran daerah.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, kepada Jurnalis Andika Media mengungkapkan bahwa arah program ini selaras dengan Agenda Prioritas APBN 2026 untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang adil. Secara nasional, cakupan kepesertaan JKN telah menyentuh angka 98,62 persen atau mencakup 282,7 juta jiwa, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 278,1 juta jiwa.
“Program JKN merupakan komitmen nyata negara dalam melindungi rakyatnya. Program ini juga menjadi bagian dari Asta Cita Presiden untuk menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat,” ujar Prihati.
Keberhasilan ini didorong oleh digitalisasi layanan yang masif, di mana penggunaan aplikasi Mobile JKN kini mencapai 81,9 persen. Dari sisi finansial, kondisi dana JKN pada 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp30 triliun. Prihati menegaskan bahwa peningkatan jumlah peserta harus dibarengi dengan kemudahan akses, baik melalui BPJS Keliling yang mencatat 698.227 transaksi, maupun Mal Pelayanan Publik yang melayani 736.268 transaksi sepanjang tahun 2025.
Kemudahan pembayaran iuran juga terus diperluas dengan 955.470 kanal yang tersedia. Inovasi seperti program telecollecting berhasil menghimpun pembayaran Rp1,55 triliun, sementara WhatsApp Blast menghasilkan Rp1,49 triliun. Selain itu, program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) sukses membantu 1,2 juta peserta melunasi tunggakan sebesar Rp355,53 miliar.
Peningkatan kinerja keuangan tercermin dari pendapatan iuran tahun 2025 yang mencapai Rp176,72 triliun, naik dari Rp165,34 triliun pada 2024. Tingkat kolektabilitas iuran pun meningkat menjadi 99,49 persen. Seluruh dana tersebut dikelola dengan prinsip gotong royong untuk memastikan setiap peserta mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas.
“Iuran yang dibayarkan peserta digunakan untuk saling membantu. Sebagai contoh, biaya operasi jantung satu peserta dapat mencapai sekitar Rp150 juta. Untuk membiayai tindakan tersebut diperlukan iuran dari sekitar 4.286 peserta JKN kelas III. Inilah wujud nyata semangat gotong royong dalam program JKN,” tambah Prihati.
Apresiasi terhadap capaian tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas BPJS Pusat, Stevanus Adrianto Passat, yang hadir dalam acara tersebut. Ia memberikan penghargaan atas dedikasi BPJS Kesehatan sepanjang tahun 2025 dan berharap agar konsistensi dalam memberikan layanan terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat terus dipertahankan di masa depan.
Jurnalis Andika Media, Muhammad Sofi, melaporkan, acara Public Expose ini turut menghadirkan dialog interaktif bersama Guru Besar Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI, Prof. Dr. Telisa Aulia Falianty, S.E., M.E., dan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar. Melalui diskusi tersebut, berbagai masukan strategis dipaparkan guna memastikan keberlangsungan program JKN tetap inklusif, efisien, dan mampu memberikan nilai tambah ekonomi serta kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia, khususnya di wilayah Kota Kediri.(sof/ikj)
