Blitar, (KUBUS.ID) – Kondisi memprihatinkan tengah menimpa para peternak ayam petelur di wilayah Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sebagai salah satu wilayah penyuplai kebutuhan telur terbesar di Indonesia, Blitar kini menghadapi hantaman keras akibat anjloknya harga telur dan daging ayam di tingkat peternak. Situasi ini memicu gelombang protes dari para peternak setempat yang merasa terpukul oleh ketidakseimbangan harga pasar.
Pemerintah Kabupaten Blitar bergerak cepat merespons aksi protes tersebut dengan melayangkan surat resmi ke tingkat pusat. Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, Nanang Miftahudin, menjelaskan bahwa langkah administratif telah diambil oleh Bupati. “Pasca aksi tersebut, pemerintah kabupaten Blitar sudah mengirimkan surat yang ditandatangani oleh Bupati ke Kementerian Koordinator Pangan, Pertanian, BAPANAS, dan BGN,” ujar Nanang.
Selain mengirimkan surat ke kementerian terkait, Pemerintah Kabupaten Blitar juga menginisiasi pertemuan strategis untuk mencari jalan keluar jangka pendek. Pertemuan tersebut mempertemukan perwakilan peternak ayam petelur dengan para koordinator wilayah (Korwil) SPPG. Agenda utama yang dibahas adalah kesepakatan penyerapan komoditas telur agar dapat dialokasikan ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diharapkan mampu menyerap produksi peternak secara signifikan.
Langkah penanganan ini juga mendapat dukungan penuh di tingkat regional melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Wakil Bupati Blitar, bersama perwakilan peternak ayam petelur dari lingkup Jawa Timur dan Kabupaten Blitar telah melakukan tindak lanjut nyata. Upaya kolaboratif ini dilakukan demi menstabilkan rantai pasok dan menyelamatkan nasib para peternak lokal yang kian terjepit.
Saat ini, terdapat ketimpangan yang sangat mencolok antara harga di tingkat kandang dan harga eceran di pasar. Nanang menambahkan, “Saat ini harga telur yang dihimpun dari peternak berkisar Rp17.000 per kilogram, sedangkan di pasar Rp24.000 sampai Rp25.000 per kilogram.”
Fenomena serupa terjadi pada komoditas ayam pedaging, di mana harga dari kandang hanya berkisar Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram, namun melonjak menjadi Rp28.000 sampai Rp30.000 per kilogram ketika sampai di tangan konsumen pasar.
Kondisi para peternak kian diperparah oleh lonjakan harga pakan ayam yang melambung tinggi, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Di sisi lain, program MBG yang digadang-gadang menjadi solusi penyerapan telur belum berjalan optimal karena faktor musiman. Hambatan ini terjadi lantaran saat ini masih memasuki musim libur sekolah, sehingga volume serapan telur untuk konsumsi harian program tersebut belum bisa menyentuh angka maksimal.
Guna menyiasati kendala tersebut, Pemerntah Kabupaten Blitar mengambil langkah proaktif dengan memperluas jalur suplai telur melalui nota kesepahaman (MoU) ke berbagai daerah, seperti Tasikmalaya, DKI Jakarta, dan Kabupaten Sumenep. Selain perluasan pasar, pemerintah juga menegaskan pentingnya langkah pengendalian populasi ayam.
“Pemerintah akan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kondisi ayam yang sudah melampaui 90 minggu, hal ini dilakukan untuk mengondisikan agar tidak over produksi, dan harga telur bisa normal kembali,” pungkas Nanang, seraya mengingatkan peternak skala besar (di atas 200.000 ekor) untuk melakukan pengafkiran dini sesuai edaran Kementerian Pertanian.(sof)
