(KUBUS.ID) – Penggunaan data desil sebagai dasar penentuan akses pendidikan, termasuk besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan penerima bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dinilai dapat diterapkan selama didukung data yang valid serta terintegrasi antarinstansi pemerintah. Hal itu disampaikan Pengamat Kebijakan Publik, Yana Syafriyana Hijri, S.I.P., M.I.P., saat On Air di Radio ANDIKA.
Menurut Yana, desil merupakan metode statistik yang digunakan pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Karena itu, penggunaan data tersebut dalam kebijakan pendidikan bukanlah persoalan selama seluruh kementerian dan lembaga menggunakan basis data yang sama.
“Yang paling penting adalah akses pendidikan tetap terbuka seluas-luasnya. Penggunaan data desil tidak menjadi masalah selama datanya terintegrasi dan benar-benar digunakan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Ia menilai kebijakan satu data yang telah diterapkan pemerintah harus menjadi landasan agar tidak terjadi ego sektoral antarinstansi. Integrasi data dinilai mampu membuat berbagai program pendidikan, termasuk penentuan UKT dan bantuan pendidikan, lebih tepat sasaran.
Meski demikian, Yana mengingatkan bahwa pemerintah tetap harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan afirmasi atau klarifikasi apabila kondisi ekonomi yang tercatat dalam data tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Menurutnya, masyarakat harus diberi kesempatan memperbarui data dengan fakta yang valid agar tidak kehilangan hak memperoleh bantuan pendidikan.
“Kalau memang ada perubahan kondisi ekonomi, masyarakat harus bisa melakukan afirmasi. Pemerintah juga harus membuka ruang komunikasi agar data bisa divalidasi dan diperbaiki,” katanya.
Yana juga menyoroti masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai sistem desil. Ia menilai persoalan yang muncul di lapangan lebih banyak disebabkan kurangnya sosialisasi dan komunikasi dari pemerintah hingga tingkat pelaksana.
“Banyak konflik muncul bukan karena kebijakannya, tetapi karena masyarakat tidak memahami aturannya dan aparat pelaksana juga belum tentu memahami substansi kebijakan tersebut. Akhirnya terjadi miskomunikasi,” jelasnya.
Menurut Yana, pemerintah perlu memastikan seluruh birokrasi memahami kebijakan sebelum disampaikan kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat yang merasa tidak sesuai dengan kategori desil yang dimiliki dapat memperoleh penjelasan sekaligus solusi yang tepat.
Ia menegaskan, tujuan utama kebijakan pendidikan harus tetap berorientasi pada pemerataan akses pendidikan. Masyarakat dari keluarga kurang mampu harus mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk menempuh pendidikan tinggi melalui berbagai skema bantuan. Sementara masyarakat yang mampu tetap memiliki kesempatan memperoleh beasiswa berdasarkan prestasi.
“Jangan sampai bantuan pendidikan justru diterima oleh mereka yang sebenarnya tidak berhak. Sebaliknya, masyarakat yang benar-benar membutuhkan harus tetap memperoleh akses pendidikan yang layak,” tegasnya.
Yana mengimbau masyarakat yang mengalami kendala terkait data desil agar terus melakukan klarifikasi kepada pemerintah sesuai kondisi yang sebenarnya. Ia berharap pemerintah juga bersikap terbuka dalam memberikan alternatif solusi sehingga tidak ada calon mahasiswa yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi hanya karena persoalan administrasi.
“Aturan memang harus dijalankan, tetapi komunikasi juga harus dibuka. Kalau satu jalur tidak bisa, pemerintah perlu menyiapkan alternatif lain agar akses pendidikan tetap terjamin. Pendidikan tinggi menjadi salah satu jalan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(stm)
