JAKARTA, KUBUS.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan penjelasan soal insentif Rp 6 juta per hari kepada yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan mengatakan, insentif tersebut tetap jauh lebih efisien dibandingkan jika MBG harus membuat semua fasilitas SPPG dari awal atau dari nol.
“Biaya yang diberikan jauh lebih efisien bila BGN membangun sendiri semua fasilitas dan infrastrukturnya,” kata Dadan, saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (18/2/2026). Perihal pemberian insentif Rp 6 juta per hari untuk SPPG sedang menjadi sorotan di media sosial.
Kepala BGN melanjutkan, pemberian insentif harian itu juga sebagai bentuk penghargaan negara kepada semua pihak yang ikut kontribusi dalam percepatan pelaksanaan MBG.
“Insentif dasar diberikan sebagai bentuk penghargaan negara kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap percepatan pembangunan SPPG yang telah dilakukan,” ungkap dia.
Dadan menyatakan, aspek kecepatan waktu serta ketersediaan fasilitas SPPG adalah hal krusial dalam percepatan program MBG. Dengan pertimbangan aspek kecepatan itu, pemerintah memberikan insentif. Ia menekankan, banyak hal di dunia ini bisa diulangi dan dilakukan apabila ada kesempatan, kecuali waktu.
“Waktu adalah salah satu hal di dunia ini yang berjalan searah. Jika terlewat maka tidak bisa diputar ulang. Atas dasar pertimbangan mendapat keuntungan dari percepatan, negara memberikan apresiasi agar investasi yang dilakukan segera dapat kembali,” tegas dia.
Dadan memberikan analogi terkait skema penyewaan tempat tinggal untuk menjelaskan soal waktu pemberian insentif. Jika menyewa suatu tempat baik gedung/kamar kost/apartemen/hotel, tentu pembayarannya tidak akan memandang apakah tempat itu digunakan atau tidak digunakan untuk beraktivitas.
“Jika kita pemilik fasilitas, apakah mau fasilitas kita dibayar hanya kalau digunakan? Contoh kita berkomitmen mau menggunakan apartemen selama satu tahun, apakah kita membayar apartemen itu hanya saat digunakan atau komitmen satu tahun itu. Tentu sesuai komitmennya, digunakan atau tidak digunakan bukan urusan pemilik. Pemilik hanya ingin fasilitasnya dibayar sesuai komitmen,” papar dia.
Di kesempatan yang sama, Dadan menilai, Polri, TNI, lembaga pemerintah lain, serta organisasi kemasyarakatan bahu membahu menyukseskan program MBG. Menurut Dadan, Badan Gizi Nasional sangat terbantu dan diringankan dengan peran semua pihak dalam mengerahkan kemampuan untuk membangun SPPG, melengkapi dengan peralatan, dan utamanya menyiapkan SDM yang dilatih sendiri. (Kompas-ikj)
