KEDIRI, (KUBUS.ID) – Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Kediri resmi dimulai pada Selasa (14/7). Pada hari pertama tersebut, Bupati Kediri bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) meninjau langsung kesiapan sekolah, mulai dari fasilitas asrama hingga layanan pendukung bagi para siswa.
Dalam peninjauan itu, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana didampingi Kapolres Kediri, Komandan Kodim, perwakilan Kementerian sosial. Mereka memastikan seluruh sarana dan prasarana Sekolah Rakyat siap mendukung proses belajar mengajar dengan sistem berasrama.
Bupati Kediri menjelaskan, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada kesiapan ruang belajar, tetapi juga berbagai aspek pendukung yang kerap menjadi kendala dalam operasional sekolah berasrama.
“Tadi kami melihat langsung kondisi asrama, kamar mandi, layanan katering, hingga berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Sekolah boarding seperti ini biasanya tantangannya justru ada pada hal-hal yang terlihat kecil, seperti makanan, pengelolaan sampah, maupun antisipasi ketika terjadi gangguan listrik. Semua itu harus dipastikan berjalan dengan baik,” ujarnya.
Selain memastikan kesiapan fasilitas, Pemerintah Kabupaten Kediri juga terus melakukan upaya jemput bola untuk menjaring calon peserta didik yang belum mengenyam pendidikan atau mengalami putus sekolah.
Menurut Bupati, mekanisme Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah pada umumnya. Program ini tidak hanya menunggu pendaftaran, tetapi secara aktif mencari anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan.
“Sistem Sekolah Rakyat bukan sekadar pendaftaran, tetapi penjangkauan. Kami akan terus mendata anak-anak usia sekolah yang belum bersekolah, baik karena putus sekolah maupun belum melanjutkan pendidikan. Termasuk jika ada orang tua yang masih ragu, akan dilakukan pendekatan secara persuasif,” jelasnya.
Ia berharap upaya tersebut mampu memenuhi kebutuhan peserta didik sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya diukur dari terpenuhinya jumlah siswa, melainkan dari kualitas penyelenggaraan pendidikan yang mampu menjawab tujuan besar program tersebut.
“Bukan sekadar memenuhi kuota. Tantangan utamanya adalah memastikan Sekolah Rakyat benar-benar berjalan sesuai harapan Bapak Presiden. Percuma siswanya banyak kalau programnya tidak bisa diimplementasikan dengan baik. Yang terpenting adalah kualitas pelaksanaannya sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak,” tegasnya.
Melalui pelaksanaan MPLS ini, Pemerintah Kabupaten Kediri berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi wadah bagi anak-anak yang selama ini belum memperoleh akses pendidikan yang layak, sekaligus menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.(atc/stm)
