KEDIRI, (KUBUS.ID) – Kapolres Kediri AKBP Dr. Muh. Wahyudin Latif, S.H., S.I.K., M.Si., mendorong para kepala desa lebih aktif menjaga kondusivitas wilayah dengan memperkuat komunikasi bersama masyarakat. Kepala desa dinilai memiliki posisi strategis untuk meredam informasi yang belum terverifikasi agar tidak berkembang menjadi keresahan maupun memicu konflik di tengah warga.
Pesan tersebut disampaikan Kapolres Kediri saat bertemu Ketua Persatuan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Kediri bersama sejumlah kepala desa di Rumah Makan Mak Gembrot, Badas, Kabupaten Kediri, Selasa (18/8/2026) malam.
Pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi antara kepolisian dan pemerintah desa untuk membahas berbagai dinamika yang berpotensi memengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat. Sejumlah persoalan dibahas, mulai dari keamanan lingkungan, dinamika pemerintahan desa hingga potensi mobilisasi massa.
Kapolres Kediri AKBP Latif menekankan pentingnya peran kepala desa dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Menurutnya, informasi yang belum memiliki kejelasan sumber maupun kebenarannya tidak seharusnya langsung dipercaya, terlebih disebarluaskan.
“Informasi yang belum jelas jangan sampai langsung dipercaya atau disebarkan. Kepala desa punya posisi strategis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi,” kata AKBP Latif.
Ia juga mengajak pemerintah desa kembali menghidupkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling). Menurutnya, keamanan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
“Keamanan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan kepolisian. Kepedulian warga melalui Siskamling dan komunikasi yang baik justru menjadi kekuatan utama untuk mencegah gangguan sejak dini,” ujarnya.
Kapolres menilai, keberadaan Siskamling dapat menjadi salah satu sarana deteksi dini terhadap berbagai persoalan di lingkungan masyarakat. Dengan komunikasi yang terbangun antara warga, pemerintah desa dan kepolisian, potensi gangguan keamanan diharapkan dapat diketahui dan ditangani sejak awal.
Terlebih, terdapat sejumlah agenda yang berpotensi menimbulkan mobilisasi massa. Karena itu, komunikasi lintas elemen dinilai penting agar setiap perkembangan situasi dapat diantisipasi secara bersama-sama.
Selain persoalan keamanan, pertemuan juga membahas dinamika pemerintahan desa, khususnya terkait masa jabatan kepala desa yang berakhir pada 2026, sementara ketentuan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) belum diterbitkan.
AKBP Latif mengingatkan pemerintah desa agar tidak mengambil langkah berdasarkan informasi yang belum memiliki landasan hukum. Setiap kebijakan, kata dia, perlu menunggu ketentuan resmi agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Dalam pengelolaan program desa, kepala desa juga didorong mengedepankan mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setiap keputusan perlu dilengkapi dasar administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua PKDI Kabupaten Kediri Don Vito Gus Bhaki menyambut positif komunikasi langsung bersama jajaran kepolisian tersebut. Menurutnya, koordinasi menjadi penting agar pemerintah desa memiliki pemahaman yang sama dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
Hasil pertemuan dengan Kapolres Kediri tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada kepala desa lainnya di Kabupaten Kediri. Langkah itu diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah desa, kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta menciptakan Kabupaten Kediri yang tetap aman dan kondusif.(atc/stm)
