KEDIRI, KUBUS.ID – Kemacetan di jalur menuju Pelabuhan Ketapang dan Tanjungwangi, Banyuwangi, dinilai membutuhkan penanganan segera. Persoalan ini disebut bukan masalah baru, melainkan dampak dari kebutuhan infrastruktur penyeberangan yang belum diantisipasi sejak bertahun-tahun lalu.
Ketua DPP Organda Jawa Timur, Firmansyah Mustafa, mengatakan pihaknya telah memprediksi potensi persoalan tersebut sejak sekitar 10 tahun lalu. Saat itu, Organda Jatim mengusulkan peningkatan kapasitas dermaga dari 30 ton menjadi 50 ton atau lebih untuk mengantisipasi pertumbuhan kendaraan angkutan barang bertonase berat.
Namun, usulan tersebut belum terealisasi hingga kini. Akibatnya, penumpukan kendaraan di kawasan pelabuhan terus menjadi persoalan yang berdampak pada kelancaran distribusi barang.
“Prediksi terjadinya masalah seperti saat ini sebenarnya sudah dipikirkan sejak 10 tahun yang lalu. Organda Jatim pernah mengusulkan agar dermaga dengan daya beban 30 ton bisa diperbesar menjadi 50 ton ke atas,” kata Firmansyah.
Menurutnya, kebijakan baru pascatragedi laut beberapa bulan sebelumnya juga berpotensi menambah beban pengemudi angkutan barang. Selain menanggung kerugian finansial akibat distribusi yang terlambat, pengemudi menghadapi tekanan mental karena harus menunggu lama di pelabuhan.
Firmansyah mengingatkan, tekanan tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi kondisi pengemudi saat melanjutkan perjalanan. Pengemudi yang ingin segera sampai tujuan untuk menghindari kerugian dikhawatirkan mengambil risiko di jalan.
Ia juga meminta PT ASDP Indonesia Ferry selaku pengelola layanan penyeberangan mengevaluasi kapasitas dan fungsi dermaga agar antrean kendaraan dapat diurai dalam waktu singkat. Menurutnya, kedatangan kapal bantuan sempat membantu mengurangi penumpukan, tetapi solusi tersebut tidak bertahan lama.
“Pemerintah jangan berpangku tangan. Harus ada solusi dan kejelasan waktu penyelesaian persoalan ini,” tegasnya.
Firmansyah menilai kemacetan di Pelabuhan Ketapang kali ini menjadi salah satu yang terparah dalam beberapa tahun terakhir. Ia memprediksi persoalan serupa berpotensi kembali terjadi saat libur Natal dan Tahun Baru, ketika mobilitas masyarakat yang menyeberang ke Bali meningkat.
Karena itu, ia mendesak pemerintah dan pihak terkait segera menyiapkan langkah konkret untuk mengatasi penumpukan kendaraan. Tanpa penanganan yang tepat, kemacetan dikhawatirkan kembali menghambat distribusi barang, menimbulkan kerugian finansial, serta membuat masyarakat terlambat mencapai tujuan.(eko/art)
