JAKARTA, (KUBUS.ID) – Pemerintah telah menggelontorkan anggaran hingga Rp 88,15 triliun untuk menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) sepanjang Januari hingga Mei 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran tersebut dikucurkan untuk 63,13 juta penerima MBG. Program ini mencakup berbagai daerah di Indonesia dan disalurkan melalui 29.670 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum.
“Program makan bergizi gratis sampai sekarang sudah mencapai Rp88,15 triliun untuk 63,13 juta penerima dan 29.670 SPPG,” katanya, dikutip pada Minggu (7/6/2026).
Belanja kebutuhan untuk program MBG masuk ke dalam pos belanja kementerian/lembaga (K/L). Dari total belanja negara senilai Rp1.365,4 triliun pada Januari-Mei 2026, realisasi belanja K/L tercatat Rp 517,7 triliun.
Purbaya menyampaikan realisasi belanja K/L tersebut tumbuh 58,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan yang signifikan itu didorong oleh 4 komponen belanja K/L yang kompak mengalami pertumbuhan positif.
Pertama, belanja pegawai terealisasi Rp155,1 triliun, tumbuh 25,2%. Peningkatan belanja pegawai tahun ini utamanya didorong ada agenda pengangkatan ASN baru sebanyak 355.000 orang dan akselerasi pembayaran tunjangan pendidik non PNS.
Kedua, belanja barang terealisasi Rp209,3 triliun, melonjak 114,9% dikarenakan adanya pelaksanaan program MBG, seperti bantuan operasional sekolah (BOS) senilai Rp4,8 triliun, insentif biodiesel senilai Rp13,7 triliun, pelayanan kesehatan UPT Rp6,1 triliun, serta program stabilisasi pangan Rp900 triliun.
Ketiga, belanja modal terealisasi Rp81,6 triliun, tumbuh 46,8%. Peningkatan belanja modal tersebut utamanya untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan melalui pembangunan jaringan dan irigasi.
Dengan demikian, anggaran belanja modal tersebut dipakai untuk membangun jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp 14,6 triliun, peralatan dan mesin Rp53,7 triliun, serta membangun gedung dan bangunan senilai Rp10,8 triliun.
Keempat, belanja bantuan sosial (bansos) sudah terealisasi Rp71,7 triliun, tumbuh 46,9%. Adapun anggaran tersebut dikucurkan untuk program keluarga harapan (PKH) senilai Rp14 triliun untuk 9,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM), lalu program kartu sembako senilai Rp 19 triliun untuk 17,5 juta KPM.
Kemudian, anggaran bansos juga dipakai untuk memberikan bantuan PBI JKN senilai Rp19,3 triliun untuk 96,7 juta peserta, program Indonesia pintar (PIP) senilai Rp8,6 triliun untuk 13,4 juta siswa, KIP Kuliah senilai Rp8,2 triliun untuk 953.200 mahasiswa. Selain itu, untuk pelaksanaan asistensi dan rehabilitasi sosial serta penanggulangan bencana senilai Rp2,6 triliun.
“Ini menunjukkan strategi Presiden untuk memastikan belanja tepat waktu dan tepat sasaran karena berdampak kepada perekonomian. Anda lihat, belanja barang, belanja modal tumbuhnya kencang dan jumlahnya cukup besar,” jelas Purbaya. (KOMPAS/far)
