Dosen Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Wahyudi M.Si, menilai secara sosiologis gerakan dengan label Reformasi Jilid II berpotensi menjadi awal dari sebuah gerakan sosial yang lebih besar. Namun, ia menyebut hingga saat ini dukungan dari elite negara masih belum terlihat signifikan sebagaimana momentum reformasi 1998.
“Kalau melihat sejarah 1998, gerakan reformasi itu mendapat dukungan luas dari cendekiawan, tokoh nasional, hingga sebagian elite pemerintahan yang ikut menyuarakan perubahan. Untuk saat ini, Reformasi Jilid II masih belum terlihat memiliki kekuatan sebesar itu,” ujar Wahyudi saat berbincang dengan Jurnalis Radio ANDIKA Eko Supriadi.
Ia menjelaskan, gerakan reformasi pada masa lalu muncul dari akumulasi ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah serta tingginya persoalan korupsi. Kondisi tersebut, kata dia, menjadi faktor utama lahirnya dorongan perubahan yang masif di berbagai lapisan masyarakat.
Menurut Wahyudi, di era digital saat ini masyarakat justru semakin kritis karena mudahnya akses informasi. Namun di sisi lain, arus informasi yang cepat juga dapat memicu reaksi emosional terhadap isu-isu tertentu yang berkembang di ruang publik.
“Kelompok masyarakat sekarang lebih mudah mengakses informasi dan menjadi lebih kritis. Namun, setiap isu yang muncul harus tetap disikapi dengan data dan gagasan yang kuat agar tidak sekadar menjadi reaksi sesaat,” tambahnya.
Ia juga menyinggung sejumlah isu yang belakangan memicu kekecewaan publik, termasuk kasus-kasus yang dikaitkan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya, hal ini turut memperkuat munculnya berbagai aksi dan tuntutan di sejumlah daerah.
Wahyudi berharap pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran, dapat membuka ruang dialog dengan kelompok masyarakat yang menyuarakan aspirasi. Ia menilai, aksi pro dan kontra merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus disikapi secara bijak.
“Pemerintah sebaiknya duduk bersama dengan kelompok masyarakat yang menyampaikan tuntutan. Jangan melihat ini sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang wajar,” pungkasnya.(eko)
