BANYUWANGI, KUBUS.ID – Jalur penyeberangan menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, terus dilanda kemacetan parah selama berminggu-minggu. Kondisi ini memicu kemarahan para pengemudi angkutan barang yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Pengemudi Indonesia Bersatu (Gapiber) Banyuwangi, lantaran merugikan secara materiil dan dinilai mendapat respons buruk dari pihak PT ASDP Indonesia Ferry.
Koordinator Gapiber Banyuwangi, Darmawan, mengungkapkan bahwa proyek dermaga yang tak kunjung rampung serta macet berkepanjangan membuat para sopir menanggung beban berat. Sejumlah barang kiriman mengalami kerusakan, bahkan membusuk di jalan sebelum tiba di tempat tujuan akibat tertahan berhari-hari.
“Banyak barang yang harus dikirim rusak di perjalanan, bahkan membusuk sebelum sampai tujuan. Tetapi ASDP seolah tidak mau tahu dengan kerugian dan beban yang harus ditanggung oleh pengemudi. ASDP justru menyalahkan pengemudi karena aksi unjuk rasa dianggap satu-satunya penyebab terjadinya kemacetan,” ujar Darmawan, Jumat (9/10/2026).
Merasa dirugikan dan disudutkan, Gapiber berencana menggelar aksi unjuk rasa lanjutan selama tiga hari berturut-turut pada tanggal 14, 15, dan 16 mendatang.
Dalam aksi tersebut, para pengemudi membawa sejumlah tuntutan tegas, di antaranya:
Menuntut Direktur ASDP menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas pernyataan sebelumnya yang dinilai sangat menyinggung para pengemudi angkutan barang.
Mendesak ASDP untuk memperbaiki kinerja agar proses bongkar muat bisa dilakukan tepat waktu, khususnya di Pelabuhan Tanjungwangi.
Mendesak evaluasi total penanganan kemacetan ekstrim di jalur Pelabuhan Ketapang yang kerap terjadi saat beban puncak.
Darmawan menambahkan, di tengah pendapatan sopir yang pas-pasan, mereka masih harus menanggung klaim ganti rugi atas kerusakan barang dan keterlambatan pengiriman. Pihaknya mendesak Kementerian Perhubungan dan kementerian terkait segera turun tangan menyelesaikan masalah ini agar distribusi logistik nasional tidak lumpuh.
Jika pemerintah pusat dan lembaga berwenang tetap diam, Gapiber bersama Organda membuka peluang untuk melayangkan tuntutan serta laporan resmi secara hukum.(eko/art)
