MOJOKERTO, (KUBUS.ID) – Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi membawa perubahan dalam konfigurasi kekuasaan pemerintahan. Isu tersebut tidak hanya menyangkut pergantian posisi wakil presiden, tetapi juga dapat memengaruhi hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan partai-partai pendukung pemerintah.
Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Asep Nurjaman, M.Si., menilai munculnya wacana tersebut dapat dibaca sebagai respons terhadap tekanan politik dan polemik hukum terkait persyaratan pencalonan Gibran. Menurutnya, persoalan ini juga berpotensi memengaruhi legitimasi pemerintahan Prabowo.
“Wacana ini bukan sekadar persoalan pergantian jabatan saja, tetapi juga berkaitan dengan pergeseran konfigurasi kekuasaan antara Prabowo, Jokowi, dan partai-partai pendukung pemerintah,” jelas Asep.
Ia memperkirakan, apabila pengunduran diri benar-benar terjadi, Prabowo berpeluang memiliki ruang lebih besar untuk menentukan arah pemerintahan secara mandiri. Partai-partai koalisi juga berpotensi memperkuat posisi melalui proses penentuan pengganti wakil presiden. Sementara itu, kelompok yang selama ini mendorong Gibran mundur bisa memperoleh keuntungan politik karena tuntutannya mendapat respons.
Di sisi lain, kubu Jokowi berpotensi kehilangan sebagian pengaruh formal di pemerintahan. Meski demikian, jaringan politik Jokowi dinilai tetap bisa bertahan meskipun putranya tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden.
Asep juga mengingatkan adanya risiko ketegangan antara kelompok pendukung Jokowi dan kubu Prabowo. Pergantian wakil presiden berpotensi memicu negosiasi ulang di antara partai koalisi serta ketidakpastian politik yang dapat memengaruhi jalannya pemerintahan.
“Kalau terjadi disrupsi politik, tentu akan ada goncangan. Dampaknya bisa berupa gonjang-ganjing pemerintahan dan berpengaruh terhadap proses berjalannya pemerintahan Presiden Prabowo,” ungkapnya.
Karena itu, Asep berharap dinamika tersebut dapat diselesaikan melalui kompromi politik tanpa harus memicu perseteruan terbuka antarkelompok. Menurutnya, jika konflik politik semakin meluas, masyarakat justru berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan. (stm)
