KEDIRI, KUBUS.ID – Semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia kembali diwarnai oleh beragam tradisi perayaan warga di berbagai daerah, mulai dari lomba antarkampung hingga pawai budaya. Namun, di tengah kemeriahan tersebut, muncul sorotan terhadap fenomena keterlibatan laki-laki yang mengenakan pakaian perempuan, yang tak jarang tampil mencolok bahkan cenderung vulgar demi memancing gelak tawa penonton.
Bagi sebagian warga dan pegiat hiburan lokal, keterlibatan peserta pria berpakaian wanita dianggap sebagai bentuk ekspresi seni, humor spontan, serta wujud kreativitas rakyat dalam mencairkan suasana perayaan kemerdekaan. Penampilan parodi atau seni peran yang terinspirasi dari komedi tradisional kerap dipandang sebagai hiburan semata yang telah lama hidup di ruang publik untuk mempererat tali silaturahmi antarwarga.
Meski demikian, sorotan dan imbauan agar masyarakat tetap mengedepankan etika berpakaian mulai bergulir. Humas Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Blitar, Jamil Mashadi, saat Onair di Radio Andika menegaskan, pentingnya mengekspresikan kebahagiaan dalam bingkai adab dan batas kewajaran. “Sebagai umat beragama harus mengekspresikan kebahagiaan dan kegembiraan dalam bingkai adab, maksudnya jangan terlalu berlebihan. Memeriahkan dan bergembira boleh saja, akan tetapi apabila kita dituntut untuk memilih sesuatu yang lebih baik, maka baiknya dihindari yang memiliki mudhorot banyak,” tegas Jamil.
Ia menguraikan bahwa kreatifitas masyarakat tentu tidak dilarang, namun pemilahan terhadap hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama tetap harus diperhatikan. Mengenai landasan hukumnya, Jamil menyebutkan tuntunan hadis terkait larangan pria menyerupai wanita. “Kreatif tidak dilarang, tetapi tentu kita harus memilah dan memilih hal-hal yang bertentangan dengan agama. Dalam Hadis, Rasulullah melaknati laki-laki yang menyerupai perempuan. Akan tetapi tidak serta-merta dalam mengartikannya, harus mendalami betul latar belakang penggunaannya, karena tuntutan peran, atau sesuatu yang mengharuskan tampil menyerupai perempuan,” jelasnya.
Lebih jauh, pihak MUI Blitar menilai kritik terhadap aksi pria berdandan perempuan juga berorientasi pada wujud penghormatan terhadap martabat perempuan itu sendiri. “Kritik MUI terhadap perilaku menyerupai perempuan ini adalah wujud penghormatan terhadap perempuan, karena pada praktiknya berdandan menyerupai perempuan menjadi bahan tertawaan dan bertentangan dengan syariat,” ungkap Jamil, sembari menambahkan bahwa Pemda dan Kepolisian setempat pun telah menerbitkan imbauan ketertiban seperti pembatasan penggunaan sound sistem besar hingga larangan minuman keras.
Kekhawatiran lain mendasar pada aspek pendidikan karakter anak-anak yang turut menyaksikan ruang-ruang publik saat karnaval berlangsung. Jamil mengingatkan agar perayaan yang ditonton masyarakat dari berbagai tingkatan usia ini tidak kehilangan fungsi utamanya sebagai sarana edukasi bangsa. “MUI mengajak mari diisi peringatan kemerdekaan ini dengan kebaikan, dimanfaatkan sebaik mungkin, mengingat yang menikmati bukan hanya orang dewasa yang sudah bisa membedakan baik dan buruk, tapi banyak anak kecil juga. Menampilkan seni adalah sebuah upaya melestarikan budaya, tetapi harus tetap ada batasannya, mari kita buat tontonan menjadi tuntunan, bukan sebaliknya, untuk mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkualitas,” tegas Jamil.
Peringatan HUT ke-81 RI seyogianya tetap dapat diselenggarakan secara meriah dan menghibur tanpa harus mengorbankan nilai-nilai kesopanan, norma sosial, serta kaidah agama. Sinergi antara kebebasan bereksplorasi seni dan kesadaran akan batas-batasan etika publik diharapkan mampu menjadikan momen refleksi kemerdekaan tetap bermakna, edukatif, serta membawa maslahat bagi seluruh lapisan masyarakat.(sof)
