Kediri (KUBUS.ID) – Penentuan desil penerima bantuan sosial (bansos) belakangan menimbulkan kebingungan dan polemik di masyarakat. Sosiolog Politik Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Dr. Agus Mahfud Fauzi, M.Si., menilai persoalan ini perlu dibenahi, terutama terkait ketepatan dan pembaruan data penerima bansos.

Menurut Agus, polemik terjadi ketika warga yang merasa masih layak menerima bantuan justru masuk kategori tidak layak. Sebaliknya, ada warga yang dinilai sudah mampu tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan. Kondisi ini bisa membuat masyarakat kecewa, apatis, bahkan mendorong munculnya protes.

Agus menilai salah satu penyebabnya adalah pendataan antarlembaga yang belum sinkron. Setiap program bantuan bisa memiliki mekanisme pendataan berbeda, baik di tingkat desa, kabupaten maupun provinsi. Akibatnya, data penerima bantuan bisa tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Ia juga mengingatkan agar petugas pendata bekerja sesuai aturan. Penentuan penerima bansos harus berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat, bukan karena kedekatan atau kepentingan tertentu.

Agus mendorong masyarakat untuk berani melaporkan jika data yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi mereka. Menurutnya, masyarakat dapat menyampaikan kondisi sebenarnya agar data dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bisa diperbaiki.

Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan memiliki kesadaran. Jika kondisi ekonomi sudah membaik dan tidak lagi memenuhi syarat penerima bansos, bantuan sebaiknya diberikan kepada warga yang lebih membutuhkan. Dengan begitu, program seperti PKH dan bantuan sembako bisa lebih tepat sasaran.

Sementara itu, pemerintah disarankan rutin melakukan pengecekan dan memperbarui data penerima bansos. Agus menilai perubahan kondisi ekonomi masyarakat bisa terjadi dengan cepat sehingga data tidak cukup hanya diperbarui sesekali.

Pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat hingga tingkat desa, dusun, dan RT dalam proses verifikasi. Informasi dari lingkungan sekitar dapat membantu memastikan apakah data penerima bansos masih sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Menurut Agus, keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam memperbarui data menjadi penting agar bantuan benar-benar diterima warga yang membutuhkan dan polemik soal desil bansos tidak terus berulang. (rif)