Solo (KUBUS.ID) – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara usai namanya disinggung dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024.
Jokowi mengakui telah meminta kuota tambahan haji kepada Kerajaan Arab Saudi untuk tahun 2024 dan telah menyerahkan pengelolaan kuota tambahan ke Kementerian Agama (Kemenag) yang dipimpin Yaqut.
“Ya, memang itu kebijakan Presiden. Memang itu arahan dari Presiden,” kata Jokowi dilansir dari CNNIndonesia.com, Sabtu (31/1).
Jokowi tidak mempersoalkan namanya disebut pada sejumlah kasus korupsi yang diduga terjadi di masa kepemimpinannya. Menurutnya, hal itu lumrah karena seluruh program kerja pemerintah merupakan perintahnya.
“Setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya, karena apapun program kerja menteri pasti dari kebijakan Presiden, pasti dari arahan Presiden, dan juga dari perintah-perintah Presiden,” lanjutnya.
Namun, ia memastikan seluruh program di bawah kepemimpinannya dibuat dengan niat baik melayani masyarakat. Ia menyatakan tak pernah memerintahkan menterinya untuk melakukan korupsi.
“Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi. Enggak ada,” kata dia.
Dalam sebuah siniar yang tayang di YouTube 15 Januari 2026, Menteri Agama 2020-2024, Yaqut Cholil Qoumas menyebut 20 ribu kuota haji tambahan pada 2024 diterima langsung oleh Jokowi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menpora Dito Ariotedjo.
Dalam kasus dugaan korupsi kuota haji, Yaqut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Yaqut sebelumnya kembali diperiksa oleh KPK pada Jumat (30/1). Berdasarkan pantauan awak media, Yaqut menjalani pemeriksaan selama hampir lima jam.
Usai menjalani pemeriksaan, Yaqut irit bicara. Ia tidak merincikan total pertanyaan yang didalami.
“Saya menyampaikan apa yang saya tahu secara utuh kepada pemeriksa,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (30/1). (nhd)
