KEDIRI, KUBUS.ID – Pemerintah Kota Kediri kembali menorehkan prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2025 tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati. Pencapaian ini menegaskan komitmen Pemkot Kediri dalam menjaga transparansi fiskal yang berkelanjutan.
Wali Kota Kediri yang akrab disapa Mbak Wali ini menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menjaga integritas anggaran.
“Alhamdulillah kami semua bersyukur Kota Kediri berhasil mempertahankan Opini WTP. Keberhasilan ini merupakan sinergi dari seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, DPRD dan seluruh elemen masyarakat yang aktif mengawasi sekaligus mengontrol kinerja pemerintah daerah. Sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Mbak Wali.
Lebih lanjut, Vinanda menjelaskan bahwa pencapaian ini bukan sekadar urusan administratif di atas kertas, melainkan sebuah modal penting untuk membangun kepercayaan publik serta memperkuat kredibilitas pemerintah daerah di mata masyarakat maupun pemerintah pusat. Menurutnya, di tengah keterbatasan fiskal dan tantangan ekonomi, Pemkot Kediri tetap berupaya menjaga keseimbangan antara kehati-hatian pengelolaan anggaran dan optimalisasi pelayanan.
“Hal ini menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat kredibilitas pemerintah daerah di mata masyarakat, pemerintah pusat, maupun para pemangku kepentingan lainnya,” ungkapnya.
Sebagai wali kota termuda, Vinanda menegaskan bahwa esensi utama dari pengelolaan keuangan yang sehat adalah dampak riil yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, Pemkot Kediri memastikan setiap rupiah dari APBD dialokasikan untuk program-program prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pengendalian inflasi, penguatan UMKM, hingga digitalisasi pelayanan.
“Dengan demikian, anggaran tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar memberikan output dan outcome yang nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Meski berhasil mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade, Pemerintah Kota Kediri tidak menampik adanya tantangan besar yang harus dihadapi ke depan, terutama terkait perkembangan regulasi yang semakin kompleks. Mbak Wali menjelaskan tantangan terbesarnya adalah menjaga disiplin, integritas, dan kualitas tata kelola di seluruh perangkat daerah secara berkelanjutan. Selain itu, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, pengelolaan aset daerah, serta penguatan pengendalian internal harus tetap berjalan optimal di tengah dinamika pembangunan dan keterbatasan sumber daya.
Di sisi lain, keberhasilan yang konsisten ini juga dipicu oleh langkah modernisasi sistem pengawasan anggaran yang diterapkan di lingkungan pemkot. Kepala BPPKAD Kota Kediri, Sugeng Wahyu, menambahkan bahwa konsistensi ini didukung penuh oleh komitmen pimpinan serta penerapan digitalisasi yang mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan berbasis teknologi informasi. Langkah ini diperkuat dengan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan serta membangun budaya kerja yang menekankan akuntabilitas dan kepatuhan regulasi.
Prosesi penyerahan LHP BPK tersebut turut dihadiri dan didampingi oleh sejumlah pejabat penting di lingkungan Kota Kediri, antara lain Ketua DPRD Firdaus, Pj Sekda Endang Kartika, Plt Inspektur Edi Darmasto, serta Kepala BPPKAD Sugeng Wahyu. Kehadiran para pimpinan lembaga ini menunjukkan kesolidan dan komitmen bersama dalam mengawal roda pemerintahan yang bersih di Kota Kediri.
Wali Kota Vinanda Prameswati berharap pencapaian Opini WTP yang ke-12 ini tidak membuat seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kota Kediri menjadi lengah atau berpuas diri. Ia berharap prestasi ini justru menjadi pemicu semangat dan standar baru bagi seluruh OPD untuk terus berinovasi dalam melayani masyarakat secara lebih cepat, tepat, dan transparan. Lebih dari itu, Mbak Wali berharap sinergi yang kuat antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dapat terus terjaga dengan baik, sehingga APBD Kota Kediri ke depan benar-benar menjadi instrumen utama yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan warga, dan menggerakkan roda perekonomian daerah secara merata.(sof/ikj)
