Pengamat Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Setyo Wahyu Sulistiono, S.E., M.E., saat On Air bersama Jurnalis Radio ANDIKA, Eko Supriadi, menjelaskan sejumlah faktor yang memengaruhi kondisi tersebut.
Menurut Setyo, salah satu pemicu utama adalah ketegangan geopolitik internasional, khususnya konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Situasi ini berdampak pada krisis energi global yang mendorong kenaikan harga berbagai komoditas.
Selain itu, daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya juga menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain, Indonesia masih bergantung pada berbagai bahan baku dan produk impor yang membuat tekanan terhadap rupiah semakin besar.
Ia menilai negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Filipina, masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor, terutama di sektor energi. Kondisi sebagai net importir tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat penggunaan produk dan hasil olahan dalam negeri guna mengurangi ketergantungan terhadap pasar luar negeri.
Setyo juga menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah, seperti skema buy back dan bond stabilization fund, yang dinilai belum mampu mengangkat nilai rupiah secara signifikan. Bahkan, beberapa pengamat menilai keterlambatan pengambilan keputusan ketika rupiah menembus level Rp17.000 per dolar AS turut memperburuk kondisi pasar.
Menurutnya, langkah pemerintah menjual Surat Berharga Negara (SBN) maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) ke sejumlah negara hanya dapat menjadi solusi jangka pendek untuk menambah likuiditas. Sementara itu, kebijakan fiskal dan moneter jangka panjang tetap harus menjadi prioritas.
“Pemerintah perlu fokus membangun kepercayaan pasar melalui kebijakan yang konsisten dan memperkuat daya beli masyarakat. Penggunaan rupiah secara lebih luas dalam transaksi domestik diharapkan dapat membantu menyehatkan nilai tukar serta meningkatkan trust terhadap perekonomian nasional,” ujar Setyo.
Ia menambahkan, pemerintah perlu menyampaikan kondisi ekonomi secara terbuka dan tidak hanya menonjolkan sisi positif semata. Transparansi dan kebijakan yang tepat sasaran dinilai penting untuk meredam kekhawatiran masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.(eko)
