TULUNGAGUNG (KUBUS.ID) – Kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dinilai berpotensi memberikan dampak luas terhadap perekonomian nasional. Pengamat Ekonomi UIN Sayyid Ali Rahmatullah (SATU) Tulungagung, Dr. Deny Yudiantoro, SAP., SPd., MM., menilai kenaikan harga BBM non-subsidi tersebut akan menambah tekanan terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah.
Menurut Deny, masyarakat kelas menengah selama ini menjadi pengguna utama Pertamax. Ketika harga BBM naik hingga sekitar 32 persen, pengeluaran rumah tangga otomatis meningkat sehingga ruang untuk memenuhi kebutuhan sekunder menjadi semakin terbatas.
Deny menjelaskan, dampak berikutnya yang berpotensi terjadi adalah perpindahan konsumsi dari Pertamax ke Pertalite. Fenomena tersebut sudah mulai terlihat dari meningkatnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir.
Jika perpindahan konsumsi terus terjadi, kuota BBM bersubsidi berisiko semakin terbebani. Kondisi tersebut juga dikhawatirkan memicu kelangkaan apabila masyarakat melakukan pembelian berlebihan atau panic buying.
Selain itu, kenaikan harga Pertamax juga berpotensi meningkatkan biaya transportasi dan distribusi. Menurut Deny, para pekerja sektor transportasi seperti pengemudi ojek online, kurir, hingga pelaku logistik akan menghadapi biaya operasional yang lebih tinggi, terutama jika pasokan Pertalite terbatas dan mereka terpaksa menggunakan Pertamax.
“Kenaikan biaya energi seperti BBM akan mendorong terjadinya cost-push inflation atau inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi dan distribusi,” jelasnya.
Ia menambahkan, dampak kenaikan BBM tidak hanya dirasakan oleh pengguna kendaraan, tetapi juga dapat memengaruhi harga berbagai barang dan jasa. Ketika biaya distribusi meningkat, pelaku usaha cenderung menyesuaikan harga jual produk untuk menutup kenaikan biaya operasional.
Menurut Deny, pemerintah masih memiliki peluang untuk mengendalikan dampak tersebut melalui kebijakan fiskal yang tepat. Salah satunya dengan mengevaluasi program-program yang membutuhkan anggaran besar dan mengalihkan sebagian anggaran untuk menjaga stabilitas kebutuhan dasar masyarakat.
“Kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas. Program-program dengan anggaran besar perlu dievaluasi agar ruang fiskal pemerintah tetap mampu menopang kebutuhan subsidi yang berkaitan langsung dengan masyarakat,” ujarnya.
Di tengah kondisi tersebut, Deny mengimbau masyarakat dan pelaku UMKM untuk lebih cermat mengelola keuangan. Ia menyarankan pelaku usaha melakukan efisiensi biaya operasional, mengoptimalkan distribusi, memanfaatkan pemasaran digital, serta menyesuaikan harga produk secara terukur agar tetap mampu bertahan di tengah kenaikan biaya.
Selain itu, masyarakat juga diminta lebih bijak dalam mengatur pengeluaran dengan membedakan kebutuhan dan keinginan agar kondisi ekonomi keluarga tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini.
Meski demikian, Deny tetap optimistis kondisi ekonomi dapat membaik. Ia menilai penguatan nilai tukar rupiah dan pergerakan positif pasar saham dalam beberapa waktu terakhir dapat menjadi sentimen positif bagi perekonomian nasional ke depan. (rif)
