Kediri (KUBUS.ID) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusif. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keberhasilan melewati tahapan penilaian mandiri (self-assessment) dalam penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE). Pemkab Kediri dinyatakan layak mengikuti verifikasi lapangan secara daring melalui Zoom Meeting yang berlangsung di Ruang Joyoboyo, Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, Kamis (5/11).
Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, mengatakan bahwa verifikasi lapangan menjadi tahapan penting untuk memvalidasi berbagai data dan program yang telah disampaikan dalam penilaian mandiri. Penilaian tersebut mencakup dukungan anggaran, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan responsif gender, hingga keterlibatan media, dunia usaha, institusi pendidikan, serta lembaga masyarakat.
“Pemkab Kediri terus memperkuat sinergi antarperangkat daerah dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menghadirkan program yang mampu meningkatkan kesetaraan gender sekaligus memberikan perlindungan bagi perempuan dan kelompok rentan,” ungkap Dewi.
Ia menjelaskan, hingga 2023, Kabupaten Kediri masih menempati peringkat pertama dalam capaian PPE. Indikator pembangunan gender di Kabupaten Kediri juga menunjukkan hasil positif, terutama pada sektor pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Meski demikian, Pemkab Kediri masih berupaya mengurangi kesenjangan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja.
Pemberdayaan perempuan terus didorong agar mereka memiliki kesempatan lebih luas untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Kediri berharap pembangunan yang berkeadilan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. (atc/rif)
