KEDIRI, KUBUS.ID – Kasus dugaan keracunan makanan kembali terjadi di sejumlah daerah dan menyebabkan ratusan korban harus mendapatkan perawatan medis. Kondisi ini memunculkan perhatian terhadap aspek keamanan pangan, khususnya dalam proses produksi makanan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Guru Besar Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Ir. Elfi Anis Sa’ati, M.P., mengatakan terdapat sejumlah variabel yang harus dipenuhi SPPG maupun tempat produksi makanan lainnya sebelum makanan didistribusikan kepada masyarakat.
Menurutnya, pengawasan harus dimulai sejak proses pemilihan bahan baku. Bahan yang digunakan harus melalui seleksi dan pemilahan secara benar, termasuk memisahkan bahan yang masih dalam kondisi baik dengan bahan yang sudah tidak layak.
“Pemilihan dan pemilahan bahan baku menjadi salah satu bentuk mitigasi supaya tidak terjadi kontaminasi bakteri maupun bahan lain yang berbahaya,” ujar Elfi saat on air bersama Jurnalis Andika Media, Eko Supriadi.
Elfi menambahkan, standar operasional dalam proses pengolahan makanan juga tidak boleh diabaikan. Seluruh petugas yang terlibat harus memahami dan menjalankan petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
Hal tersebut dinilai penting karena berkaitan langsung dengan jaminan mutu dan keamanan pangan sebelum makanan dikonsumsi masyarakat. Jika prosedur tersebut dianggap sepele, potensi terjadinya kasus keracunan dapat kembali muncul.
“Juklak dan juknis yang harus dipatuhi semua petugas tidak boleh diabaikan, karena ini berkaitan dengan jaminan mutu pangan sebelum dikonsumsi,” jelasnya.
Ia menilai keamanan pangan harus menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi, kata dia, seharusnya tidak hanya dilakukan setelah muncul kasus dugaan keracunan, tetapi juga secara berkala sebagai langkah pencegahan.
Menurutnya, evaluasi menyeluruh diperlukan untuk mengetahui titik rawan dalam proses pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Elfi juga menyoroti keterlibatan UMKM dalam penyediaan makanan MBG. Menurutnya, kapasitas produksi harus menjadi pertimbangan karena penyedia dituntut memenuhi kebutuhan makanan dalam jumlah sangat besar, sementara ketersediaan tenaga kerja dan kemampuan pengawasan harus dipastikan memadai.
“Pemenuhan menu dengan kuantitas yang sangat besar, sementara jumlah tenaga yang dipekerjakan tidak seimbang, tentu perlu menjadi bahan evaluasi,” katanya.
Selain itu, ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) maupun institusi terkait tidak menutup diri terhadap masukan dari berbagai pihak. Salah satu persoalan yang juga perlu menjadi perhatian adalah belum seluruh SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), namun tetap menjalankan operasional.
“Perbaikan-perbaikan harus segera dilakukan agar kasus keracunan tidak kembali terjadi dengan jatuhnya banyak korban,” pungkasnya.(eko/art)
