SURABAYA, (KUBUS.ID) – Penentuan desil sebagai dasar penerima bantuan sosial (bansos) menuai pro dan kontra di masyarakat. Sistem tersebut dinilai berpotensi tidak menggambarkan kondisi ekonomi warga secara utuh, terutama masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak tetap.
Pengamat Ekonomi Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Prof. Dr. Econ. Abdul Mongid, M.A., Ph.D., menilai persoalan utama terletak pada kemampuan sistem dalam memotret pendapatan masyarakat secara akurat. Menurutnya, pendapatan pekerja formal relatif lebih mudah diketahui karena tercatat dalam sistem penggajian, sementara kondisi pekerja informal jauh lebih kompleks.
“Kalau masyarakat informal kan repot. Jadi, apakah kita bisa memotret pendapatan ini yang sebenarnya?” kata Abdul Mongid.
Ia mencontohkan warga dengan pendapatan Rp6 juta per bulan belum tentu memiliki kondisi ekonomi lebih baik jika memiliki banyak tanggungan keluarga. Karena itu, penentuan penerima bansos dinilai perlu mempertimbangkan kondisi riil dan beban ekonomi setiap keluarga, bukan hanya berdasarkan angka pendapatan.
Menurut Abdul Mongid, pemerintah perlu membuka kriteria penentuan desil secara transparan dan melibatkan masyarakat di tingkat bawah, seperti RT, RW, desa atau kelurahan. Keterlibatan tersebut dinilai penting untuk memastikan data sesuai dengan kondisi warga di lapangan sekaligus mengurangi potensi kesalahan pendataan.
“Yang terjadi nanti adalah konflik di level bawah. Orang yang seharusnya tidak mendapat, dapat. Tetangganya yang lebih parah, tidak dapat. Karena apa? Salah hitung atau salah informasi,” ujarnya.
Abdul Mongid juga menyoroti perlunya mekanisme pengajuan keberatan atau banding bagi masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan hasil pendataan. Menurutnya, ruang koreksi penting agar masyarakat memiliki kesempatan memperbaiki data apabila terdapat ketidaksesuaian.
Ia menilai kebijakan bansos seharusnya tidak hanya mengandalkan pendekatan administratif, tetapi juga mempertimbangkan kompleksitas kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Transparansi, verifikasi lapangan, serta keterlibatan unsur masyarakat dinilai menjadi bagian penting untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial. (stm)
