Kediri, (KUBUS.ID) – Polemik penataan Pasar Bandar, Kota Kediri, hingga kini belum menemui titik terang. Pertemuan lanjutan yang mempertemukan perwakilan pedagang, Perumda Pasar Joyoboyo, dan Pemkot Kediri pada Senin (07/09) kembali menemui jalan buntu akibat perbedaan prinsip terkait regulasi pasar dan syarat administrasi pengajuan keberatan.
Dalam dialog tersebut, para pedagang secara tegas menyampaikan penolakan terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai memberatkan. Keberatan utama meliputi sistem penarikan retribusi sewa kios secara harian serta rencana penerapan portalisasi dan digitalisasi parkir di area pasar.
Perwakilan pedagang, Zaenal Arifin, menyatakan bahwa para pedagang pada prinsipnya hanya menginginkan lingkungan pasar yang aman, nyaman, dan terjangkau. Namun, kebijakan yang diterapkan saat ini justru dinilai merugikan kelangsungan usaha mereka di tengah kondisi pasar yang lesu.
“Para pedagang hanya ingin kondisi pasar aman, nyaman, murah, mudah. Seluruh kebijakan yang diberlakukan benar-benar menguntungkan antara pihak Perumda dan pedagang,” ujar Zaenal.
Sebagai bentuk protes atas belum adanya titik temu, Zaenal menegaskan bahwa seluruh pedagang sepakat untuk menunda kewajiban pembayaran retribusi. Mereka juga menilai pemasangan portal parkir otomatis akan berdampak buruk pada tingkat kunjungan pembeli yang berpotensi mematikan omzet pedagang.
“Seluruh pedagang sebelum ada keputusan dari Perumda akan tetap menunda pembayaran retribusi. Pedagang tetap menolak adanya portalisasi, karena dirasa akan menambah sepinya pasar. Kondisi pasar yang sudah sepi jadi tambah sepi,” tambahnya.
Sementara itu, pedagang lainnya, Yunus, mendesak pihak manajerial Perumda Pasar Joyoboyo untuk segera menghadirkan solusi konkret tanpa saling lempar tanggung jawab. Menurutnya, kepastian kebijakan sangat dibutuhkan agar para pedagang dapat mencari nafkah sehari-hari dengan tenang tanpa dibayangi keresahan konflik berkepanjangan.
“Kami terus menunggu solusi konkret dari pihak PD Pasar agar segera ditindaklanjuti agar tidak memunculkan polemik yang berkepanjangan, dan jangan melempar tanggung jawab, mengingat para penjual juga harus tetap berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya.
Yunus memaparkan pihak Perumda Pasar Joyoboyo memberikan penawaran kompromi terkait pengelolaan parkir. Direksi menawarkan dispensasi berupa toleransi bebas biaya parkir sebanyak empat kali dalam sebulan bagi pengunjung maupun pedagang. Kendati demikian, manajemen bersikeras bahwa proyek portalisasi dan digitalisasi akan tetap berjalan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Direksi yang telah diterbitkan.
“Solusi yang ditawarkan dari pihak Perumda mengenai parkir diberikan toleransi tidak bayar 4x dalam sebulan, namun portalisasi/digitalisasi akan tetap dilakukan sesuai dengan SK Direksi tetap akan dilakukan,” papar Yunus.
Menindaklanjuti arahan Direktur Utama Perumda Pasar Joyoboyo, Djauhari Luthfi, para pedagang berencana melayangkan surat resmi secara tertulis. Surat tersebut akan memuat inventarisasi seluruh poin keberatan pedagang yang ditembuskan langsung kepada Pemerintah Kota Kediri agar dapat segera diteruskan kepada Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk dievaluasi lebih lanjut. (sof/nhd)
