KUBUS.ID – Fenomena bantuan sosial yang kembali dijual melalui media sosial mendapat sorotan dari sisi psikologis. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya menunjukkan persoalan ketepatan sasaran, tetapi juga dapat memunculkan dampak sosial dan psikologis bagi masyarakat.
Psikolog Kota Kediri, Vivi Rosdiana, S.Psi., mengatakan masyarakat yang sebenarnya berhak menerima bantuan tetapi tidak mendapatkannya dapat merasakan ketidakadilan. Perasaan tersebut muncul ketika mereka melihat warga lain yang dinilai lebih mampu justru memperoleh bantuan.
“Rasa ketidakadilan itu sangat dalam dirasakan oleh mereka,” kata Vivi.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi kecemasan, stres, hilangnya harga diri, hingga kecemburuan sosial. Jika tidak ditangani, kecemburuan tersebut berpotensi berkembang menjadi kebencian dan dendam.
Di sisi lain, penerima bantuan yang sebenarnya tidak berhak juga dapat mengalami perubahan perilaku. Menurut Vivi, penerimaan bantuan yang tidak sesuai kondisi ekonomi berisiko menumbuhkan mentalitas instan, menurunkan dorongan untuk berusaha, serta mengikis empati sosial.
“Kalau harusnya tidak menerima tetapi menerima, empati sosialnya bisa terkikis,” ujarnya.
Vivi menilai persoalan tersebut juga berkaitan dengan cara seseorang memandang sesuatu yang diperoleh secara gratis. Keinginan mengambil bantuan meski tidak membutuhkan dapat muncul karena adanya anggapan bahwa jika tidak mengambil, bantuan tersebut akan diambil orang lain.
Ia menyebut pola pikir seperti itu jika terus berulang dapat membuat perilaku yang sebenarnya tidak tepat menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Karena itu, pengendalian dari dalam diri menjadi penting agar seseorang mampu membedakan antara hak dan kesempatan mengambil sesuatu yang bukan menjadi bagiannya.
“Yang paling efektif bisa mengerem adalah manusia itu sendiri atau diri kita sendiri,” jelas Vivi.
Namun, menurutnya, persoalan bansos tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengandalkan kesadaran individu. Sistem pendataan dan mekanisme penyaluran juga perlu diperbaiki agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Vivi menilai minimnya empati sosial dapat menjadi salah satu faktor yang membuka ruang terjadinya ketidaksesuaian data. Ketika data penerima tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan, bantuan berpotensi salah sasaran.
Ia menegaskan ketepatan data menjadi penting karena masyarakat yang benar-benar membutuhkan seharusnya mendapatkan bantuan yang dapat meringankan beban mereka. Sebaliknya, bantuan yang diterima pihak yang tidak membutuhkan justru berpotensi dijual kembali dan memunculkan persoalan baru di masyarakat.
“Jangan sampai indikator kemiskinannya menjadi kaku dan tidak realistis antara kenyataan dengan yang ada di lapangan,” pungkasnya. (stm)
