MALANG, (KUBUS.ID) – Keberadaan pengatur lalu lintas swakarsa atau Supeltas masih memicu pro dan kontra di tengah masyarakat. Sosiolog Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Wahyudi, M.Si. menilai pemerintah perlu melakukan pendataan, pemetaan lokasi, serta pembinaan agar keberadaan Supeltas tidak justru mengganggu kelancaran lalu lintas.
Prof. Wahyudi menjelaskan, dalam perspektif sosiologi fungsional, setiap fenomena yang muncul di tengah masyarakat memiliki fungsi. Menurutnya, keberadaan Supeltas menjadi salah satu ruang bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi bawah untuk menopang kebutuhan hidup.
“Dalam perspektif sosiologi fungsional, setiap fenomena yang hadir di tengah masyarakat selalu memiliki fungsi atas keberadaannya,” jelasnya.
Namun, di sisi lain, sebagian pengguna jalan merasa terbantu sementara sebagian lainnya justru merasa terganggu. Menurut Prof. Wahyudi, konflik di jalan dapat muncul karena masih adanya Supeltas yang kurang memahami aturan dan prioritas lalu lintas.
Bahkan, orientasi pada imbalan materi pada sebagian oknum dinilai berpotensi memicu persoalan baru. Karena itu, pemerintah melalui Dinas Perhubungan maupun Satpol PP perlu memetakan persimpangan yang memang membutuhkan bantuan Supeltas.
“Pemerintah perlu memberikan pembinaan agar para Supeltas memiliki pemahaman dasar lalu lintas serta menjiwai profesi tersebut sebagai bentuk pelayanan sukarela, bukan paksaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, keseimbangan antara logika dan rasa atau kesadaran sosial juga penting diterapkan oleh Supeltas maupun seluruh pengguna jalan. Tentu dengan pendataan, edukasi, dan pembinaan yang tepat, keberadaan Supeltas diharapkan tetap memberikan manfaat tanpa mengurangi kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan. (far)
