Tulungagung, (KUBUS.ID) – Pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Kabupaten Tulungagung akan dimulai pada Oktober mendatang. Kepastian ini diperoleh pasca rampungnya survei teknis di lapangan oleh kementerian terkait beberapa waktu lalu. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya diproyeksikan mampu menampung ribuan anak yang membutuhkan akses pendidikan formal.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tulungagung, Reni Prasetiawati Ika Septiwulan menyatakan bahwa lokasi pembangunan dipastikan aman dan tidak akan berdampak pada area pemukiman sekitar. Proyek ini akan memanfaatkan lahan kosong seluas 5,2 hektar yang berada tepat di sisi timur Rusunawa Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru.
“Sementara tidak ada,” akunya.
Reni menambahkan bahwa seluruh area yang digunakan merupakan lahan produktif yang siap bangun tanpa menyentuh hak milik warga. Setelah proses administrasi rampung, pengerjaan fisik akan segera dikebut sesuai dengan linimasa yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
“Targetnya kalau nanti sesuai dengan jadwal itu di bulan Oktober rencananya seperti itu. Iya, kita dorong untuk itu,” katanya.
Mengenai operasional dan penjaringan peserta didik, Dinsos Tulungagung merencanakan proses tersebut baru berjalan pada tahun ajaran baru mendatang. Langkah ini diambil agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat langsung memanfaatkan fasilitas gedung baru yang telah selesai dibangun.
“Penjaringan muridnya biasanya nanti di apa, tahun depan,” ucap Reni.
Sistem seleksi dan penyaringan siswa tidak akan dilakukan secara sembarangan. Pemerintah daerah bakal mengacu pada basis data terpadu untuk memastikan bantuan pendidikan ini tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat dengan standar ekonomi tertentu.
“Itu pun juga nanti kita apa, data dari murid itu kan sudah sesuai di Kemensos, nanti sesuai desil juga,” terangnya.
Gedung Sekolah Rakyat ini ditargetkan memiliki kapasitas daya tampung mencapai 1.000 siswa. Prioritas utama kepesertaan akan diberikan kepada anak-anak yang mengalami putus sekolah serta keluarga yang terdaftar dalam kategori kemiskinan ekstrem.
“Nanti menampung dari anak putus sekolah dan juga disesuaikan dengan desil 1 sampai dengan desil 2, diutamakan itu,” jelasnya.
Saat ini pihak pemerintah daerah masih terus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas di Surabaya untuk merampungkan rekomendasi teknis yang diperlukan sebelum alat berat mulai diturunkan ke lokasi pada musim gugur mendatang. (dit)
