TULUNGAGUNG (KUBUS.ID) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung mengajukan usulan formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun ini ke Kemenpan RB. Dalam usulan tersebut, Pemkab hanya membuka 287 lowongan untuk formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), tanpa menyertakan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pj Sekda Kabupaten Tulungagung, Soeroto, mengonfirmasi bahwa keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi pimpinan daerah. Pengusulan ini difokuskan sepenuhnya pada jalur CPNS untuk mengisi kebutuhan organisasi di lingkup pemerintah daerah.
“Untuk usulan ke Kemenpan RB oleh Bapak PPK, Bapak Bupati, CPNS kita mengusulkan formasi 287. PPPK tidak ada, hanya CPNS,” ujar Soeroto.
Absennya formasi PPPK disebabkan belum adanya regulasi atau dasar hukum yang mengatur mekanisme pengadaannya untuk periode ini. Soeroto menyebutkan bahwa ketiadaan petunjuk teknis (juknis) membuat pemerintah daerah tidak bisa memproses usulan tersebut.
“Karena PPPK sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur. Sehingga kami tidak bisa untuk mengusulkan,” jelasnya.
Fenomena ini ternyata merata di berbagai daerah di Indonesia. Menurut Soeroto, hampir seluruh kabupaten, kota, hingga provinsi mengambil langkah serupa karena terhambat oleh kekosongan payung hukum dari pemerintah pusat.
“Mekanisme dan aturannya bagaimana dan ini hampir di seluruh kabupaten kota Provinsi tidak ada yang mengusulkan PPPK karena memang belum ada juklak dan juknisnya,” imbuhnya.
Mengenai kuota 287 formasi CPNS, jumlah tersebut ditentukan berdasarkan kebijakan zero growth. Pemkab membatasi rekrutmen baru agar setara dengan jumlah pegawai yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) guna menjaga stabilitas belanja daerah pada APBD.
“Kalau sesuai dengan surat dari Kemenpan RB itu, pengisian CPNS itu disesuaikan dengan BUP (batas usia pensiun), jangan melebihi dari itu,” terangnya.
Langkah ini diambil secara terukur agar penambahan personel baru tidak memberikan tekanan fiskal tambahan bagi anggaran daerah. (dit/stm)
