BLITAR, KUBUS.ID – Sebanyak delapan sekolah dasar (SD) di Kabupaten Blitar diusulkan menerima program revitalisasi pascabencana yang bersumber dari APBN. Sekolah-sekolah tersebut mengalami kerusakan akibat angin kencang dan pergerakan tanah, sehingga sebagian ruang belajar tidak lagi aman digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Agus Santosa S. Sos M. Si Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar menjelaskan, delapan sekolah tersebut berada di wilayah Kesamben, Plegok, dan Wates. Tingkat kerusakan bervariasi, mulai dari kategori ringan hingga sedang. Beberapa bangunan mengalami kerusakan pada bagian atap akibat angin, sementara sekolah lainnya mengalami tembok retak karena terdampak pergerakan tanah.
“Kerusakannya bervariasi. Ada yang atapnya rusak karena angin, ada juga temboknya retak akibat tanah bergerak. Jadi tingkat kerusakannya antara ringan sampai sedang,” ujar Agus saat dikonfirmasi Radio ANDIKA.
Menurut Agus, usulan revitalisasi tersebut merupakan bagian dari program bantuan pemerintah pusat untuk bangunan pendidikan yang terdampak bencana. Data kerusakan telah tercatat sejak tahun sebelumnya melalui laporan sekolah kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Database tersebut kemudian menjadi dasar pengajuan bantuan revitalisasi.
“Data bencana itu sudah tercatat sejak tahun sebelumnya. Sekolah melaporkan kondisi kerusakan ke BPBD, sehingga menjadi dasar pengajuan revitalisasi,” jelasnya.
Saat ini, proses bantuan masih memasuki tahap verifikasi. Delapan kepala sekolah telah diundang ke Jakarta untuk mengikuti proses klarifikasi (desk) dengan membawa dokumen pendukung. Dalam tahap tersebut, pemerintah pusat akan menentukan besaran bantuan yang akan diterima masing-masing sekolah.
“Besaran bantuannya belum ditentukan. Kepala sekolah masih mengikuti proses klarifikasi di Jakarta dengan membawa data kondisi sekolah,” kata Agus.
Selama menunggu proses revitalisasi, sebagian sekolah tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan memanfaatkan ruang lain yang masih layak digunakan, seperti perpustakaan atau ruang alternatif. Namun, beberapa ruang kelas yang mengalami kerusakan berat sementara tidak digunakan demi menjaga keselamatan siswa dan tenaga pendidik.
Pihak Dinas Pendidikan berharap proses verifikasi segera selesai sehingga perbaikan dapat segera dilaksanakan dan aktivitas belajar mengajar kembali berjalan normal. (art)
