KUBUS.ID – Kebijakan zonasi di dunia pendidikan menjadi sorotan utama Calon Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana alias Mas Dhito. Menanggapi keluhan warga, Mas Dhito berencana mendorong Kementerian Pendidikan untuk melakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan tersebut.
Dalam pertemuan dengan pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan kerajinan anyaman di DPC Demokrat Kabupaten Kediri, Minggu (13/10), Mas Dhito mendengarkan langsung aspirasi para peserta. Mereka mengapresiasi program yang telah dijalankan selama masa kepemimpinannya, namun menyampaikan keprihatinan terkait dampak kebijakan zonasi di dunia pendidikan.
Banyak warga yang mengeluhkan bahwa kebijakan ini menguntungkan mereka yang mampu secara ekonomi, yang sering kali mengakali sistem dengan berpindah domisili demi masuk ke sekolah yang diinginkan. Sementara itu, jumlah sekolah di Kabupaten Kediri, dari tingkat SD hingga SMA, terus menyusut, dengan banyak kecamatan yang tidak memiliki sekolah menengah.
Seperti yang disampaikan Muyasaroh, seorang warga Kecamatan Tarokan, “Kami mengusulkan didirikannya SMA Tarokan, karena di Tarokan belum ada.”
Menanggapi hal ini, Mas Dhito menjelaskan bahwa kebijakan zonasi ditetapkan oleh pemerintah pusat dan lebih mudah diterapkan di daerah perkotaan. “Namun, untuk Kabupaten Kediri, perlu kajian ulang karena luas wilayah tidak sebanding dengan jumlah sekolah,” ungkapnya.
Dia berkomitmen untuk memohon kepada Kementerian Pendidikan agar meninjau kembali kebijakan zonasi. Selain itu, Mas Dhito juga mencermati masalah guru yang mengajar jauh dari tempat tinggal mereka. Dia berencana mendekatkan lokasi mengajar dengan tempat tinggal guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran.
Mengenai pendirian sekolah tingkat SMA, Mas Dhito berjanji akan berkoordinasi dengan gubernur terpilih untuk memastikan setiap kecamatan memiliki sekolah menengah yang memadai. Dukungan terhadap pendidikan di Kabupaten Kediri menjadi salah satu fokus utama dalam visi kepemimpinannya.(atc/adr)
