KEDIRI, KUBUS.ID – Fenomena maraknya pengemis di sejumlah ruas jalan masih menjadi pemandangan yang kerap ditemui masyarakat. Beragam cara dilakukan untuk menarik simpati pengguna jalan demi memperoleh uang. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas peran negara dalam menangani persoalan kemiskinan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
Psikolog Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Dr. Miftakhul Jannah, S.Psi., M.Si., menilai fenomena tersebut tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi. Menurutnya, terdapat faktor psikologis, ekonomi, dan sosial yang saling berkaitan sehingga mendorong seseorang memilih menjadi pengemis.
Saat on air bersama jurnalis Andika Media Eko Supriadi, Miftakhul menjelaskan bahwa sebagian individu memiliki pola pikir untuk memperoleh penghasilan tanpa harus mengeluarkan tenaga besar.
“Ada sebagian orang yang berpikir bagaimana bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang lebih cepat. Ketika melihat mengemis mampu menghasilkan uang melalui empati masyarakat, pilihan itu kemudian dianggap sebagai jalan yang paling mudah,” ujar Miftakhul.
Ia menjelaskan, secara psikologis terdapat dua faktor utama yang memengaruhi seseorang menjadi pengemis, yakni faktor internal dan eksternal.
Faktor internal berkaitan dengan tekanan ekonomi, kebutuhan hidup yang terus meningkat, hingga tuntutan memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara faktor eksternal dipengaruhi lingkungan sosial, gaya hidup, hingga contoh perilaku yang dianggap berhasil memperoleh penghasilan dengan cara mengemis.
Meski demikian, Miftakhul menegaskan bahwa keberadaan jaminan konstitusi terkait perlindungan fakir miskin tidak serta-merta menghilangkan pilihan individu untuk tetap mengemis. Menurutnya, keputusan tersebut juga dipengaruhi pola pikir serta budaya yang berkembang di masyarakat.
“Persoalannya bukan hanya soal ada atau tidaknya bantuan negara, tetapi juga bagaimana individu memandang cara memperoleh penghasilan. Budaya malu untuk meminta-minta perlu diperkuat, sementara kecenderungan mencari jalan pintas harus diubah,” katanya.
Ia juga menyoroti tingginya empati masyarakat yang kerap memberikan uang kepada pengemis, terutama mereka yang secara fisik masih produktif untuk bekerja. Menurutnya, kebiasaan tersebut secara tidak langsung dapat memperkuat praktik mengemis sebagai sumber penghasilan.
“Masyarakat perlu lebih bijak dalam menyalurkan kepedulian. Empati sebaiknya diberikan melalui jalur yang tepat, bukan dengan membiasakan praktik meminta-minta di jalan, terutama bagi mereka yang masih memiliki kemampuan bekerja,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari upaya penanganan, Miftakhul menilai pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang tidak hanya bersifat preventif melalui pemberdayaan sosial dan ekonomi, tetapi juga penegakan aturan secara konsisten apabila suatu daerah telah memiliki regulasi mengenai larangan mengemis di ruang publik.
“Kalau memang sudah ada aturan, maka penegakannya harus konsisten. Aturan yang hanya tertulis tanpa implementasi tidak akan memberikan dampak terhadap penurunan jumlah pengemis,” pungkasnya.(eko/art)
