Jakarta (KUBUS.ID) – Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN) pemerintah pusat belum sepenuhnya terealisasi. Hingga Jumat (6/3) sore, Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembayaran baru mencapai Rp3 triliun.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pencairan THR sangat bergantung pada pengajuan dari masing-masing kementerian dan lembaga. Instansi yang belum mengajukan pencairan belum dapat memproses pembayaran kepada pegawainya.
“Kalau instansinya belum minta ya belum dicairkan. Tapi sejak pagi ini mereka sebenarnya sudah bisa mencairkan,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (6/3) dilansir Cnnindonesia.
Data Kementerian Keuangan hingga pukul 16.30 WIB menunjukkan dana Rp3 triliun tersebut telah dibayarkan kepada sekitar 631 ribu pegawai. Jumlah itu masih sebagian dari total sekitar 2,2 juta ASN pemerintah pusat yang berhak menerima THR tahun ini.
Menurut Purbaya, selisih jumlah penerima bukan karena keterbatasan anggaran. Sejumlah instansi, kata dia, masih menyelesaikan proses administrasi sebelum mengajukan pencairan dana ke Kementerian Keuangan.
Ia menegaskan pemerintah telah menyiapkan seluruh anggaran THR bagi ASN pusat. Dengan demikian, kementerian dan lembaga dapat menyalurkan hak pegawai secara bertahap sesuai kesiapan administrasi masing-masing.
“Aparatur negara pada pemerintah pusat, jumlah realisasi THR yang telah dibayarkan pada 6 Maret 2026 sebesar Rp3 triliun untuk 631 ribu pegawai dari total 2,2 juta ASN,” ujar Purbaya dalam media briefing dan buka puasa bersama media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
Purbaya juga menyebut sebagian pegawai kemungkinan belum menerima THR karena instansinya masih memproses pencairan. Ia memastikan mekanisme pembayaran sudah bisa dilakukan sejak Jumat pagi.
“Mungkin sebagian besar sudah keluar sekarang. Saya tidak tahu kalau instansinya belum meminta atau belum mencairkan. Tapi mereka sudah bisa mencairkan sejak pagi ini,” katanya.
Kementerian Keuangan memperkirakan jumlah penerima THR akan terus bertambah dalam beberapa hari ke depan seiring pengajuan dari kementerian dan lembaga yang masih memproses administrasi pencairan. (nhd)
