KUBUS.ID – Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian. Kondisi tersebut dinilai perlu direspons dengan perbaikan tata kelola distribusi BBM agar ketersediaan pasokan dapat terjamin dan kepanikan masyarakat bisa dicegah.
Andhyka Muttaqin, S.A.P., M.P.A., Dosen Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, mengatakan pemerintah perlu melihat distribusi BBM secara menyeluruh, mulai dari terminal hingga SPBU.
“Pemerintah itu tidak harus mengelola setiap pengiriman BBM, tetapi harus memastikan sistem distribusi yang berada di bawah pengawasan negara mampu menjamin pasokan,” kata Andhyka.
Menurutnya, antrean di SPBU tidak selalu menunjukkan adanya kelangkaan BBM. Kondisi tersebut bisa dipengaruhi sejumlah faktor, seperti gangguan transportasi, keterlambatan pengiriman, kerusakan fasilitas, hingga pembelian berlebihan karena munculnya kekhawatiran di masyarakat.
Andhyka menilai setidaknya ada tiga hal yang perlu dievaluasi pemerintah, yakni perencanaan kebutuhan, koordinasi antarlembaga, dan sistem peringatan dini. Data mengenai stok, kebutuhan, dan distribusi BBM dinilai harus terintegrasi agar potensi gangguan dapat diketahui lebih awal.
“Antrean itu bukan hanya sekadar indikator kelangkaan BBM, tetapi juga indikator kualitas tata kelola rantai pasok energi,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah membangun dashboard stok BBM nasional yang dapat dipantau secara real-time. Selain itu, perlu ditetapkan batas minimum stok BBM di setiap wilayah serta sistem peringatan dini ketika stok mulai mendekati batas aman.
Menurut Andhyka, transparansi informasi juga penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang valid mengenai kondisi pasokan. Informasi yang tidak jelas, terutama terkait kemungkinan kenaikan harga atau stok yang menipis, dapat memicu panic buying dan memperparah antrean di SPBU.
“Jangan masyarakat itu dihadapkan dengan informasi yang membuat panik. Pemerintah harus menyampaikan kondisi yang sebenarnya dan berusaha memenuhi kebutuhan BBM yang ada di dalam negeri,” katanya.
Andhyka menambahkan, pengawasan distribusi tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak. Diperlukan koordinasi antara BPH Migas, Kementerian ESDM, Pertamina, pemerintah daerah, hingga SPBU agar informasi mengenai kebutuhan, stok, dan distribusi dapat bergerak cepat dan akurat.
Dengan sistem distribusi yang terintegrasi dan informasi yang transparan, pemerintah diharapkan dapat mengantisipasi gangguan pasokan sebelum berkembang menjadi antrean panjang di SPBU. (stm)
